Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Bantah "Deal" untuk Kasus Kemennakertrans

Kompas.com - 03/02/2012, 15:29 WIB
Maria Natalia

Penulis

"Saya kan enggak tahu soal kasus itu, jadi saya minta, coba hubungi IS saja. Nanti dia yang amanin, merapat ke sana. Lalu Acos bilang dia kenal IS juga," sambungnya.

Manyo menyatakan, kata-kata seperti "mengamankan dan "merapat" ke Kemennakertrans itu hanya istilah di kalangan wartawan dengan maksud akan dianalisis seperti apa kasus itu untuk pemberitaan sesuai dengan job desk di bidang pemberitaan setiap wartawan. Ia membantah ada deal-deal khusus untuk tidak memberitakan kasus itu.

"Jadi hanya menganalisis berita biasa, wartawan kan begitu, kita cari background kasus seperti apa. Tidak ada itu deal-deal baik secara materi maupun politis. Saya dan Acos itu sudah sering membahas soal media, karena saya konsultan media, untuk pemberitaan seperti apa, memberikan pencerahanlah. Nyebut nama Muhaimin kan biasa, obrolan wartawan membicarakan kasus," terangnya.

Sama halnya dengan kasus Menpora, karena ia redaktur di bagian olahraga, kata Manyo, sewajarnya ada analisis mendalam terkait kasus di kementerian tersebut.

"Jadi kayak kasus Kemennakertrans, dicari tahu, si Nyoman itu latar belakang keterlibatan kasusnya seperti apa. Kalau saya redaktur olahraga, ya kasus di Kemenpora seperti apa itu dicari tahu informasi. Sampai sekarang tidak ada pertemuan dengan Nyoman," lanjutnya.

Ia juga mengaku kaget, ternyata nama Acos disebut-sebut terlibat dalam kasus itu. Keduanya sempat membuat janji pertemuan dengan Acos mengenai informasi kasus itu. Namun, pertemuan itu hingga kini tak dilaksanakan.

"Saya telepon Acos, ternyata dia terlibat. Kok gitu. Kemudian dia mengatakan sedang di luar kota. Kami janjian bertemu dan dia mau menceritakan kasus itu. Tapi sampai sekarang, kami tidak pernah bertemu. Dia kan selalu by phone, tapi kami tidak pernah bertemu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com