Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Bantah "Deal" untuk Kasus Kemennakertrans

Kompas.com - 03/02/2012, 15:29 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua orang wartawan berinisial Manyo dan IS dari sebuah media massa nasional disebut-sebut telah dilobi oleh pengusaha Iskandar Pasojo alias Acos untuk mengamankan berita dugaan keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, Manyo yang dihubungi Kompas.com siang ini, Jumat (3/2/2012), membenarkan bahwa ia mengenal Acos sebagai teman lama, sesama aktivis di Makassar.

Namun, menurutnya, dalam rekaman yang diputarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (1/2/2012) malam lalu ada bagian yang harusnya diklarifikasi.

Menurut Manyo, Acos memang menghubunginya via telepon setelah dua tahun tak berjumpa untuk meminta bantuan, yaitu pada 23 Agustus 2012.

Hubungan telepon itu, kata dia, dilakukan dua hari sebelum KPK mencokok Dharnawati dan dua pejabat Kemennakertrans, yakni Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, 25 Agustus 2011 lalu.

"Acos telepon saya. Diminta untuk konsultan media untuk teman dia bernama Nyoman. Karena dia sedang ada masalah. Saya tanya dia kasus apa, Acos enggak mau ngomong, bilangnya nanti Nyoman yang jelasin sendiri," ujar Manyo.

Acos kemudian membuat janji pertemuan antara Nyoman dan Manyo pada 24 Agustus 2011. Namun, ketika mendatangi kantor Nyoman, sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, Nyoman tak bisa ditemui karena rapat.

Ia pun kembali dan menemui temannya IS di kantor untuk menanyakan tentang Nyoman. "Saya kan di kanal olahraga, kalau IS di redaktur pelaksana untuk nasional, jadi saya bertanya, mungkin dia tahu Nyoman pejabat di Kemennakertrans. Tapi ternyata enggak kenal juga," jelasnya.

Saat Nyoman ditangkap, kata Manyo, ia kaget dan tak menyangka orang yang meminta bantuannya terlibat kasus korupsi. Ia kemudian menelepon Acos saat itu.

"Acos bilang itulah Nyoman yang dimaksud akan minta bantuan konsultasi media itu," ujarnya menirukan kata-kata Acos.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com