Yulianis: Saya Mau Diumpetin di Singapura

Kompas.com - 25/01/2012, 20:01 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Yulianis, salah satu saksi kunci kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games mengaku pernah diperintah Muhammad Nazaruddin untuk membuat kartu identitas dan paspor palsu sekitar Mei 2010. Kartu identitas dan paspor palsu tersebut untuk digunakan Yulianis pergi ke Singapura.

"Saya waktu itu bulan Mei 2010, nama saya sudah ada di daftar cekal Imigrasi, oleh karena itu saya tidak mau ke Singapura. Pak Nazaruddin memerintahkan saya untuk membuat paspor dan ID palsu supaya saya pergi ke Singapura," kata Yulianis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/1/2012).

Menurut Yulianis, karena dirinya tahu banyak soal kasus ini, Nazaruddin berniat menyembunyikan Yulianis di Singapura. "Saya mau diumpetin di Singapura, kira-kira kenapa, karena saya tahu banyak semuanya, terlalu banyak yang saya tahu," ungkap Yulianis yang kini di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Yulianis adalah Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup, perusahaan milik Nazaruddin. Yulianis lah yang melakukan pencatatan uang ke luar dan uang masuk perusahaan tersebut. Sebelumnya dalam persidangan Yulianis mengaku diperintah Nazaruddin melalui BBM untuk membuat paspor. Perintah tersebut disampaikan Nazaruddin saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu berada di Singapura. Nazaruddin bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2010, sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri.

Kemudian, 30 Juni 2011, mantan anggota DPR itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nazaruddin diduga menerima cek senilai Rp 4,6 miliar dari Mohamad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang untuk pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Nasional
    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Nasional
    Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

    Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.