Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode: Pimpinan Banggar yang Putuskan

Kompas.com - 24/01/2012, 12:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati, mengaku tidak terlibat dalam penentuan alokasi dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Kuasa hukum Wa Ode, Astro P Girsang, mengatakan, pimpinan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) yang langsung menetapkan kabupaten-kabupaten penerima dana PPID 2011 itu.

Untuk di Aceh, dari tiga kabupaten yang diajukan, yakni Kabupaten Pidie, Benar Meriah, dan Aceh Besar, hanya dua yang lolos. "Berangkat dari Departemen Keuangan, disampaikan ke Banggar. Secara administrator, hal ini dipimpin pimpinan anggaran. Apa yang sudah disampaikan Depkeu, langsung ditentukan. Wa Ode bilang, dia enggak pernah ikut. Itu langsung diputusin sama pimpinan Banggar," kata Astro saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/1/2012).

Menurutnya, Wa Ode tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang membahas alokasi PPID untuk tiga daerah itu. Sebagai anggota Banggar, Wa Ode tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak Wa Ode juga mengklaim memiliki bukti-bukti terkait keterlibatan pimpinan Banggar dan pemerintah dalam alokasi dana PPID ini. Fakta-fakta keterlibatan pimpinan Banggar itu sudah disampaikan ke KPK.

Kamis (26/1/2012) mendatang, Wa Ode akan kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah batal diperiksa pada Jumat (20/1/2012). Astro mengatakan, Jumat lalu kondisi kesehatan Wa Ode tidak memungkinkannya untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

"Jumat kemarin harus istirahat, saran dokter. Kita lalu sampaikan ke KPK untuk berikan kesempatan diperiksa Kamis," ujarnya. Namun, Astro mengaku belum mengetahui kondisi kesehatan kliennya itu saat ini.

Wa Ode belum ditahan oleh KPK. Politikus Partai Amanan Nasional itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap Rp 6 miliar terkait pengalokasian tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Aceh Besar, dan Benar Meriah. Uang itu diduga diberikan oleh seorang pengusaha bernama Haris Suharman yang ditransfer melalui rekening staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda.

Ihwal penerimaan uang ini juga dibantah Astro. Menurutnya, Sefa mengaku tidak pernah menandatangani bukti tanda terima uang Rp 6 miliar dari Haris tersebut. "Saya mau tegaskan, dana yang disampaikan Haris enggak benar, enggak ada masuk ke rekening Wa Ode. Tanda terima yang disampaikan itu diketahui orang ditandatangani Sefa, tapi Sefa tidak pernah katakan itu tanda tangannya," ujar Astro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com