Tank Leopard Dihadang Mosi Parlemen Belanda

Dengan demikian, kalau memang dibutuhkan, tampaknya Indonesia akan mengerahkan tank itu menghadapi para demonstran di jalan-jalan protokol kota-kota besar di Jawa. Di sinilah makna mosi parlemen itu. Dikhawatirkan tank itu akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Namun, menurut penilaian Nordholt, masalah hak asasi manusia ini tidak hidup terlalu kuat dalam opini publik Belanda. Andai kata Pemerintah Belanda berani menentang mosi parlemen, dan kemungkinan ini ada, menurut perhitungan Nordholt paling banter hanya akan ada protes selama sehari, tidak akan lama. Opini publik Belanda sekarang lebih mengkhawatirkan euro dan kesempatan kerja. Ini artinya masalah lain, seperti hak asasi manusia, tidak memperoleh perhatian khusus.

Pendapat seperti inilah yang ditentang Arjan El Fassed. Dalam menjelaskan mosinya, anggota parlemen ini menekankan bahwa penjualan tank Belanda ke Bahrain dan Mesir serta suku cadang ke Arab Saudi telah dipermalukan dengan musim semi Arab. Rezim-rezim pelanggar hak asasi telah berjatuhan, padahal sebelumnya mereka menghadapi kaum demonstran dengan panser yang dibeli di Barat.

Juklak ekspor Eropa

Indonesia sudah terlebih dahulu mengalami demokratisasi. Ini memberi kesempatan bagi pemerintahan Den Haag menjual senjata dan terus memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Akan tetapi, Profesor Nordholt berpendapat penjualan tank ini sebenarnya bukan soal hubungan baik dengan Indonesia. ”Ada satu hal yang lebih mendesak lagi,” kata guru besar ini, ”yaitu keadaan keuangan dan ekonomi Belanda.” Kebutuhan Belanda yang mendesak adalah menjual sebanyak mungkin peralatan militernya dengan harga baik.

”Saya kira dalam hal ini kepentingan sendiri lebih kuat daripada keinginan memelihara hubungan baik dengan negara seperti Indonesia.” Menurut Nordholt, Pemerintah Belanda sudah memperhitungkan kalau perlengkapan militer ini tidak terjual, akan lebih banyak orang harus di-PHK sehingga tingkat pengangguran meningkat.

Yang jelas, parlemen Belanda tidak tinggal diam. Begitu tahu terus berlangsung perundingan dengan Indonesia, bahkan konon kedua negara saling kunjung mengenai rencana penjualan ini, Arjan El Fassed melayangkan pertanyaan tertulis. Tidak tanggung-tanggung lagi, dua menteri jadi sasaran surat itu, Menteri Pertahanan Hans Hillen dan Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal.

Salah satu pertanyaan yang diajukannya adalah, sudahkah Indonesia diberi tahu bahwa menurut Juklak Ekspor Senjata Uni Eropa sebenarnya Belanda tidak boleh mengekspor senjata ke Indonesia? Dalam juklak ini memang tertera negara-negara anggota Uni Eropa, jadi termasuk Belanda, dilarang mengekspor senjata ke negara yang tidak menghormati hak asasi manusia dan beresiko konflik bersenjata di negara tujuan.