Pramono: Pimpinan DPR Tak Akan Intervensi BK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tak akan mengintervensi Badan Kehormatan (BK) terkait penyelidikan renovasi ruang Badan Anggaran atau Banggar DPR yang tidak wajar.

"Pimpinan DPR memberi kewenangan sepenuhnya kepada BK dan tanpa berkeinginan melakukan intervensi atau campur tangan untuk mengetahui bagaimana persoalan ini sebenarnya," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Anis Matta, Wakil Ketua DPR lainnya, mengatakan, memang sebaiknya BK menangani masalah itu. BK bisa meminta rincian penggunaan dana renovasi yang menghabiskan Rp 20,3 miliar. Nantinya, rincian itu bisa dikritisi apakah wajar atau ada dugaan penggelembungan harga.

Anis menambahkan, seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Banggar tak boleh lepas tangan dengan mengaku tak tahu perihal rincian anggaran. Mereka, kata dia, seharusnya tahu hingga detail setiap usulan renovasi.

"Detail anggaran itu seharusnya diketahui baik di BURT maupun di Banggar. Satuan tiga itu dibahas di DPR bersama Setjen. Jadi kalau mengatakan kita tidak tahu, itu tidak bagus," kata politisi PKS itu.

Seperti diberitakan, BK telah meminta keterangan pihak BURT dan Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya. BK akan meminta keterangan pimpinan Banggar lantaran pihak Setjen DPR menyebut spesifikasi barang-barang mewah di ruang kerja Banggar dipilih oleh pimpinan Banggar.

BK menduga ada penyimpangan dalam proyek itu. Pasalnya, jika mengacu pada ketentuan pemerintah, renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I hanya membutuhkan dana Rp 2,7 miliar.