Wow! Harga 1 Kalender di DPR Rp 116.000

Kompas.com - 16/01/2012, 20:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.

Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender.

"Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1/2012).

Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000.

"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

    Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

    Nasional
    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Nasional
    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Nasional
    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    Nasional
    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Nasional
    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.