Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Akan Tempuh Pemecatan Sekjen DPR

Kompas.com - 13/01/2012, 16:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Marzuki menilai, Nining tak layak menjabat Sekjen DPR.

Marzuki mengaku sudah berbicara dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait masalah Nining. "Saya akan tempuh prosedur itu (pemecatan)," kata Marzuki di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).

Marzuki menjelaskan, ada beberapa alasan dirinya meminta Nining dipecat. Pertama, kata dia, Setjen kerap melaksanakan proyek tanpa sepengetahuan atau konsultasi dengan pimpinan DPR. Terakhir, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar.

Marzuki memberi contoh ketika dirinya diberikan komputer untuk ditaruh di ruang kerja pada awal tahun 2010. "Saya kaget. Ibu Sekjen, ini siapa yang minta? Kata Bu Sekjen, ini ada anggarannya. Padahal, di meja saya ada komputer. Kemudian saya ingatkan, 'Bu Sekjen, lain kali kalau beli barang apa pun untuk DPR harus dilaporkan ke pimpinan walaupun itu ada anggarannya," kata Marzuki.

Alasan lainnya, tambah Marzuki, ia banyak menerima pengaduan dari para vendor bahwa terjadi praktik KKN dalam proses tender proyek di DPR. Marzuki mengaku meneruskan semua pengaduan itu ke Nining. Namun, ucapnya, tak ada tindak lanjut dan penjelasan.

Kesalahan lainnya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Setjen tak mengindahkan program pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya terlihat dari keputusan mengimpor ratusan kursi mahal untuk ruang rapat Banggar.

"Renovasi ruang Banggar sangat menyakitkan. Hanya kursi saja harus impor. Padahal, produksi dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan harga yang jauh lebih murah," katanya.

Seharusnya, lanjut Marzuki, Sekjen tidak langsung menerima apa saja yang diinginkan oleh konsultan proyek. Semakin mahal biaya proyek itu, ucap dia, maka akan semakin mahal biaya konsultan.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, 'Bu Sekjen, tolong bantu saya bekerja yang baik. Kalau ada hal-hal yang krusial yang kira-kira akan menimbulkan opini publik, tolong sampaikan ke saya. Saya tidak tahu hambatannya apa, beliau tidak pernah sampaikan ke saya," katanya.

"Selama ini saya diam. Kalau program itu benar, saya bela. Tapi kalau program itu menyakiti hati rakyat, tidak mengindahkan pesan pimpinan dan pemerintah, apa lagi yang kita pertahankan untuk orang seperti ini?" pungkas Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com