Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Penjelasan Setjen DPR soal Ruang Banggar

Kompas.com - 12/01/2012, 14:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, pimpinan DPR akan meminta penjelasan Sekretariat Jenderal DPR terkait proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar di Gedung Nusantara I. Pasalnya, kata dia, tak masuk akal jika hanya renovasi menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar.

"Rencananya siang ini ibu Sekjen (Nining Indra Saleh) akan menjelaskan. Nanti akan kita minta pertanggungjawaban secara moral untuk jelaskan ini semua. Jangan sampai hal-hal ini membebankan kita semua," kata Priyo di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Priyo mengaku bahwa pimpinan DPR tak tahu menahu perihal teknis renovasi termasuk soal penetapan dana lantaran itu sepenuhnya kewenangan Setjen DPR. Dia mengaku terkejut saat membaca berita renovasi itu menghabiskan Rp 20,3 miliar.

"Jika betul apa yang disampaikan (ruang rapat) dengan disain yang terkesan mewah, itu tidak tepat," kata politisi Partai Golkar itu.

Terbuka

Priyo meminta pihak Setjen DPR menjelaskan secara terbuka kepada publik rincian penggunaan dana hingga menghabiskan Rp 20,3 miliar. "Praduga baik saya, ini sudah sesuai prosedur. Kalau tidak sesuai persedur (penegak hukum) periksa saja," pungkas dia.

Seperti diberitakan, pihak Setjen tak mau menjelaskan mengenai rincian penggunaan anggaran. Nining hanya mengatakan dana Rp 20 miliar itu untuk tiga pihak. Pertama, untuk konsultan perencana PT Gubah Lara sebesar Rp 565.500.000 . Kedua, untuk konsultan pengawas PT Jagat Rona Semesta sebesar Rp 234.390.000. Ketiga, untuk pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp 19.995.000.000 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com