Pengacara Koruptor Wajib Lapor Rekening Mencurigakan

Kompas.com - 10/01/2012, 18:14 WIB
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah mengatakan, penegak hukum harus jeli dan kritis melihat tersangka koruptor yang menggunakan jasa pengacara dengan bayaran miliaran rupiah. Hal tersebut patut diduga sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.

"Pengacara seorang koruptor apakah kena pasal terkait tindak pidana pencucian uang? Ini patut diduga terkena tindak pidana korupsi. Bisa saja uang yang dipakai untuk membayar pengacaranya adalah uang hasil korupsi," ujar Chandra di sela seminar "Menelusuri Jejak Uang Hasil Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan dan Properti" di Jakarta, Selasa (10/1/2012).

Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan, seharusnya seorang pengacara yang menjadi kuasa hukum koruptor melakukan wajib lapor dalam menangani perkara korupsi kliennya. Apalagi, jika seorang koruptor yang telah disita harta kekayaannya masih mampu membayar pengacara papan atas. Sama halnya dengan Chandra, kata Yusuf, hal tersebut patut dicurigai.

"Misalnya, Gayus pakai pengacara X atau Nazaruddin pakai pengacara yang berganti-ganti. Pertanyaan saya, berapa sih harga pengacaranya, pakai duit dari mana, masuk akal enggak sih? Kita bukan curiga, tapi ingin bukti, itu saja kok. Kalau mereka dapat halal, tidak perlu takut mestinya," jelas Yusuf.


"Saya ingin lawyer itu melapor juga, supaya kita bisa lihat duitnya sah atau enggak, halal atau enggak," sambungnya.

Namun, yang menjadi harapan Chandra dan Yusuf ternyata belum dapat terpenuhi saat ini. Menurut Yusuf, rencana mereka ini telah ditolak mentah-mentah oleh parlemen.

"Kita tidak berhasil menggolkan kewajiban itu di parlemen. Waktu debat di DPR, kita kalah soal hal tersebut. Katanya, pengacara tugasnya bukan untuk itu," tutur Yusuf.

Kini, jajaran penegak hukum, lanjut Yusuf, hanya menunggu bagaimana para pengacara yang menangani kasus korupsi untuk menggunakan hati nurani mereka dalam mengedepankan hukum yang berlaku dengan melakukan wajib lapor jika terdapat rekening mencurigakan milik kliennya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud

Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud

Nasional
Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

Nasional
Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X