Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Divonis 2,5 Tahun, Hari Sabarno Banding

Kompas.com - 05/01/2012, 15:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Dalam Negeri yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran, Hari Sabarno, berniat mengajukan banding atas vonis 2,5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/1/2012).

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Suhartoyo memutus Hari bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah Indonesia, 2003-2005.

"Saya akan mengajukan banding," kata Hari seusai mendengarkan vonisnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis.

Ia mengaku keberatan atas vonis hakim tersebut. Menurutnya, hakim tidak mempertimbangkan memo dinas palsu soal perintah pengadaan radiogram yang diterima Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Oentarto Sindung Marwadi.

"Kebenaran murni yang terungkap dalam persidangan mengenai yang meringankan tidak disinggung yaitu memo dinas dari Oentarto itu palsu," kata Hari.

Memo dinas tersebut berisi perintah pengiriman radiogram kepada 22 kepala daerah. Radiogram itu berisi arahan agar kepala daerah mengadakan mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi yang hanya diproduksi perusahaan milik Hengky Samuel Daud.

Kuasa hukum Hari, Eko Prananto menambahkan, dalam persidangan tidak terungkap bukti yang menunjukkan Hari menyetujui radiogram tersebut. Mengenai kepemilikan mobil Volvo seharga Rp 808 juta, Eko mengatakan, mobil itu diperoleh dari uang pribadi Hari, bukan pemberian Hengky seperti yang termuat dalam putusan hakim.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai Hari terbukti menerima mobil Volvo Rp 808 juta yang pembeliannya dibayar Chenny Kolondam, istri Hengky Samuel Daud. Chenny juga membayarkan pengerjaan interior rumah Hari senilai Rp 495 juta.

"Saya tidak pernah minta, saya sudah enggak jadi menteri (saat itu). Interior itu bukan dari uangnya Daud, ya ada pihak ketiga yang ngirim tapi tidak ngomong," kata Hari.

Seperti diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Suhartoyo menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Hari. Majelis hakim menilai, Hari terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Oentarto Sindung Mawardi (Mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri), dan Hengky Samuel Daud, pemilik PT Istana Sarana Raya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Oentarto divonis tiga tahun penjara dan telah bebas. Selaku Mendagri, Hari dianggap menyalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Hari mengarahkan 22 kepala daerah untuk membeli mobil pemadam kebakaran yang diproduksi perusahaan Hengky melui radiogram. Purnawirawan Jenderal TNI itu juga dianggap menyetujui dan mengetahui penerbitan surat pembebasan bea masuk terhadap 8 unit mobil pemadam kebakaran merek Morita yang diproduksi perusahaan Hengky.

Kedua perbuatan Hari itu dinilai menguntungkan Hengky Samuel Daud. Dari penjualan mobil kebakaran tipe V 80 ASM ke sejumlah kepala daerah, Hengky memperoleh keuntungan sekitar Rp 86 miliar. Hengky juga diuntungkan Rp 10,9 miliar dari pembebasan bea masuk atas 8 unit mobil tipe V 80 ASM. Keuntungan yang diperoleh Hengky itu kemudian dianggap sebagai kerugian negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com