Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobil "Esemka" Perlu Dukungan Politik yang Besar

Kompas.com - 04/01/2012, 15:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta mengatakan, DPR perlu mengkaji produksi mobil Kiat Esemka. Pasalnya, menurut Anis, mobil produksi lokal itu perlu masuk ke industri.

"Ada bagusnya kalau komisi terkait di DPR melakukan kunjungan ke sana dan mempelajari kemungkinan kita (DPR) mem-back up, memberikan support menjadi program nasional," kata Anis, di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Anis mengatakan, kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta, Solo, Jawa Tengah, itu perlu diapresiasi. Namun, kata dia, mobil Kiat Esemka tak cukup hanya digunakan untuk mobil dinas. Perlu dilakukan produksi massal agar dapat digunakan rakyat menengah ke bawah.

"Sudah lama kita rindukan adanya mobil nasional seperti itu. Perlu masuk skala industri. Kalau hanya sekadar uji coba, dulu PT DI pernah coba proyek mobil seperti itu. Tapi dia belum pernah masuk skala industri. Dulu ada juga mobil Timor, tapi gagal," ucap Anis.

"Semua produk-produk yang bisa masuk skala industri perlu kita dorong. Bukan sekadar apresiasi, gaya, beli satu. Itu enggak selesaikan masalah. Dia harus masuk ke pasar dan bersaing. Tapi, membutuhkan dukungan politik yang besar," tambah politisi PKS itu.

Saat ditanya, apakah ia berniat membeli Kiat Esemka untuk mobil dinas, Anis menjawab, "Enggak perlu seperti itu. Kan ada peraturan protokolernya. Enggak perlu kita gaya-gayaan. Tapi bahwa kita beli untuk kebutuhan rumah tangga kan bisa," jawab Anis.

Seperti diberitakan, mobil Kiat Esemka mencuat setelah digunakan oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai mobil dinas. Selain rakitan siswa SMK, mayoritas bahan baku mobil itu berasal dari dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com