Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 13 Titik Sengketa Lahan Dikhawatirkan Pecah

Kompas.com - 29/12/2011, 16:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih ada 13 kasus sengketa lahan di berbagai daerah yang dikhawatirkan akan pecah seperti peristiwa di Mesuji, perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan, serta kejadian di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut.

Demikian dikatakan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, di ruang Fraksi PDI-P di Komplek DPR, Kamis (29/12/2011). Dia memaparkan, berdasarkan data yang dia terima, 13 kasus sengketa itu yakni:

1. Sengketa lahan sawit di Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

2. Lahan yang dirampas pemerintah untuk pembangunan wisata di Giri Trawangan Selatan, NTB.

3. Sengketa tanah antara TNI AU dengan rakyat di Garut Selatan, Jawa Barat.

4. Sengketa tanah antara rakyat dengan TNI AD di Kebumen, Jawa Tengah.

5. Sengketa lahan antara rakyat dengan PT Permata Hijau Pasaman di Jorong Maligi, Sasak, Sumbar.

6. Sengketa lahan sawit PT JMB dengan rakyat di Tenggarong.

7. Sengketa lahan sawit di Muara Tae, Kutai Barat.

8. Sengketa lahan sawit di Wanasalam, Malimping, Lebak.

9. Sengketa lahan PT Bintang 8 Mineral di Tiaka Morowali.

10. Sengketa lahan di Kabupaten Luwu.

11. Sengketa lahan sawit PT Sonokkeling di Kabupaten Buol.

12. Sengketa lahan Sitra Palu Mineral di Toli-Toli. Terakhir,

13. Sengketa lahan PT CPM di Palu.

TB menjelaskan, permasalahan 13 kasus itu berbagai macam, seperti pendudukan lahan, perbedaan batas wilayah, tumpang tindih izin yang dikeluarkan Bupati, Walikota, Gubernur, atau Menteri, tanah ulayat, dan banyak lagi. Agar tidak terulang peristiwa seperti di Mesuji dan Bima, menurut Wakil Ketua Komisi I itu, perlu dilakukan kesepakatan semua pihak yang bersengketa untuk menghentikan sementara konflik.

"Jadi, perlu moratorium. Semua pihak keluar, termasuk aparat keamanan. Jangan ada saling menduduki atau status quo," kata mantan Sekretaris Militer itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com