Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2011, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Kompas.com - 28/12/2011, 12:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Data yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan, sepanjang 2011, tindak kekerasan terhadap jurnalis semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010. Tahun ini, kasus kekerasan terhadap jurnalis tercatat 96 kasus, sementara tahun 2010 ada 69 kasus.

Tuntutan pidana juga ikut meningkat seiring dengan kekerasan terhadap pekerja pers tersebut. Hal itu dikatakan Hendrayana, Direktur Eksekutif LBH Pers, di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2011).

"Ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers dengan cara kriminalisasi. Bahkan, sampai ada upaya membangkrutkan media dengan tuntutan ganti rugi yang tak proporsional," ujarnya.

Ia mengungkapkan, peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap jurnalis selama ini merupakan catatan buram bagi penegakan demokrasi di Indonesia.

"Pers adalah bagian dari empat pilar demokrasi, kemerdekaan menyampaikan fakta dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat (3)," tambahnya.

LBH Pers mencatat, selama tahun 2011 terjadi 96 tindak kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, terhadap jurnalis dengan jumlah terbesar dialami jurnalis media surat kabar harian. Sementara jurnalis media televisi, online, radio, dan majalah menempati urutan selanjutnya.

Hendrayana mengatakan, LBH Pers terus mengingatkan kepada sejumlah pihak untuk memberikan jaminan bagi kebebasan pers yang merupakan amanat konstitusi.

Selain itu, mereka juga berharap pihak kepolisian bersikap transparan dalam menangani dan menyelidiki kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

"Polisi seperti tidak maksimal dalam mengusut kasus-kasus pembunuhan jurnalis dan menyeret pelaku ke pengadilan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com