Wali Kota Madiun Tolak Promosikan E-KTP

MADIUN, KOMPAS.com — Sebagai kota yang terpilih menjadi gerai pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan standar operasional prosedur, Kota Madiun patut berbangga. Apalagi, di Indonesia hanya 30 pemerintah daerah yang terpilih.

Namun, ironis, Wali Kota Madiun Bambang Irianto justru menolak keberhasilan itu disiarkan kepada masyarakat karena hingga ini realisasi pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan.

"Saya khawatir kalau disampaikan kepada masyarakat, nanti malah timbul gejolak karena hasilnya tidak sesuai harapan," ujarnya, Kamis (22/12/2011).

Bambang mengatakan, idealnya dengan sistem pelayanan yang baru, pengurusan kartu tanda penduduk elektronik selesai dalam waktu maksimal satu hari.

Namun, faktanya, KTP wali kota sendiri sudah dua bulan ini diurus dan belum jadi. Padahal, saat pelayanan KTP masih online, Kota Madiun mampu merampungkan pengurusan KTP hanya dalam tempo satu hari.