Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Cari "Second Opinion" soal Penyakit Nunun

Kompas.com - 12/12/2011, 12:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyiapkan second opinion atau pendapat pembanding terkait penyakit Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek pelawat.

Selama ini, dokter pribadi Nunun, Andreas Harry mengklaim bahwa kliennya itu menderita sakit lupa berat. "Kita akan adakan pemeriksaan kesehatan terkait sakitnya Nunun, (second opinion) terhadap surat keterangan dokter yang beredar selama ini," ujar Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto melalui pesan singkat, Senin (12/12/2011).

Bibit juga mengatakan, KPK tidak akan memberlakukan Nunun secara istimewa. Istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Darajatun itu akan diperiksa layaknya tersangka kasus lainnya.

Siang ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Nunun sebagai tersangka. Kuasa hukum Nunun, Ina Rahman meminta agar penyidik KPK memerhatikan kondisi kesehatan kliennya. "Kami hanya meminta supaya suasana tidak serius, dibuat lebih rileks," kata Ina.

Meskipun demikian, Ina belum dapat memastikan apakah Nunun akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini atau tidak. "Sabtu (10/12/2011) kemarin, ketika cek kondisi kesehatan Ibu Nunun lumayan baik, tekanan darahnya 150/110. Tapi, kan tidak tahu walaupun di luar tampak baik, belum tentu di dalam," ujar Ina.

Nunun tertangkap di Bangkok, Thailand (7/12/2011) setelah delapan bulan buron. Sabtu (10/12/2011) dia dipulangkan ke tanah air dan menjalani pemeriksaan administratif dan kesehatan di KPK.

Kini, Nunun mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia ditahan sebagai tersangka kasus suap kepada lebih dari 24 anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004.

Pada 2004, Nunun diduga membagikan cek perjalanan kepada anggota DPR untuk memuluskan pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Miranda, beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus ini. Sebelum penangkapan Nunun, para anggota dewan yang menerima cek perjalanan telah disidang dan divonis. Beberapa di antaranya ada yang sudah menyelesaikan masa kurungannya. Namun, pemberi suap dan sumber dana dalam kasus ini belum terkuak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

    TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

    Nasional
    Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

    Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

    Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

    Nasional
    Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

    Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

    Nasional
    Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

    Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

    Nasional
    Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

    Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

    Nasional
    Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

    Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

    Nasional
    Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

    Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

    Nasional
    Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

    Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

    Nasional
    Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

    Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

    Nasional
    Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

    Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

    Nasional
    Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

    Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

    Nasional
    Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

    Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

    Nasional
    Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

    Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

    Nasional
    Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

    Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com