Kontras: Polri Jangan Tebang Pilih!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyatakan kepolisian jangan tebang pilih dalam menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Pasalnya, beberapa kasus kematian tak wajar dari sejumlah orang Papua, menurutnya sangat lamban diusut Polri, sedangkan untuk kasus yang mengorbankan anggota kepolisian dengan cepat diselesaikan. Hal ini disampaikan Haris usai menemui Wakil Kepala Polisi RI, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dalam audiensi dengan penggiat HAM di Gedung Rupatama, Markas Besar Polri.

Pernyataan ini, kata Haris, juga menjadi masukan para aktivis tersebut untuk Polri dalam pertemuan tadi. "Polri harus profesional jangan tebang pilih. Kalau kita lihat jika korbannya rakyat kecil itu dua sampai tiga tahun baru selesai. Tapi jika anggotanya (polisi) yang kena cepat penyelesaiannya," ujar Haris di Jakarta, Senin (5/11/2011).

Menurut Haris, telah banyak temuan baik dari Komnas HAM maupun korban yang mengadukan pada KontraS terkait kekerasan di Papua. Namun, itu tak cukup untuk menjerat para pelaku kekerasan dari institusi Polri. "Banyak kita ketemu korbannya, itu bukti. Korban kan juga bagian dari saksi dan alat bukti. Bahwa polisi dan TNI itu berdasarkan temuan kita telah melakukan kekerasan, meskipun mereka juga jadi korban kekerasan," terang Haris.

Beberapa kasus kekerasan di Papua, harusnya bisa membuat pemerintah membuka mata. Polisi dan warga Papua, kata Haris, sama-sama telah menjadi korban dalam konflik tersebut. Ia menyatakan sangatlah keliru solusi dari pemerintah yang menurunkan kekuatan militer di Papua, karena hal tersebut tidak membantu meredam panasnya situasi Bumi Cendrawasih. "Polisi menjadi korban, tentara juga jadi korban, masyarakat juga jadi korban. Artinya saya mau bilang, kalau dilihat rata-rata semua korban itu, mereka adalah masyarakat bawah," jelasnya.

"Kita kan sudah berulang-ulang sampaikan di Papua jangan ada sekuritisasi. Di Papua itu harus ada dialog. Cuma tidak pernah direspon," tegas Haris.

Para penggiat HAM ini meminta polisi bertugas di Papua sesuai dengan standar prosedur. Sedangkan,pemerintah kembali menilik apa yang perlu dibahas secara menyeluruh terkait konflik di Papua. "Bukan karena persoalan di polisi saja ini tapi juga di politik kita yang memang tidak pernah mau tegas. Kekerasan masih ada dan korban masih berjatuhan berarti ada persoalan serius yang tidak di sentuh," pungkas Haris.