Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Didesak Bongkar Korupsi di Polri

Kompas.com - 03/12/2011, 15:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Adnan Pandu Praja, salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, didesak membongkar kasus-kasus korupsi di kepolisian setelah resmi bertugas di lembaga antkorupsi tersebut. Pasalnya, Adnan dinilai tahu banyak soal penyimpangan di tubuh Polri.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meyakini, Adnan mengetahui modus-modus serta kasus korupsi di tubuh kepolisian lantaran sudah menjabat anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama enam tahun.

Meski demikian, ia ragu Adnan mau menyeret para perwira tinggi Polri yang diduga melakukan korupsi jika melihat kinerjanya di Kompolnas.

”Ketika di Kompolnas, dia tidak mencuat dan tidak agresif membenahi Polri. Orang yang banyak tahu belum tentu mau ungkap. Tapi, kami akan terus dorong dia untuk mau membongkar,” kata Neta ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/12/2011 ).

Adnan dipercaya mayoritas fraksi di Komisi III DPR sehingga terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK yang akan bertugas hingga tahun 2015. Dia akan memimpin KPK bersama empat pimpinan lain, yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain.

Neta mengatakan, harapan terhadap Adnan besar karena KPK selama ini tak pernah menyetuh kepolisian. KPK, kata dia, pernah memeriksa mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Rusdiharjo, tetapi bukan terkait kasus di Polri.

”KPK juga pernah periksa anggota berpangkat kombes, tapi sebagai penyidik KPK,” kata Neta.

Neta menambahkan, kali ini Adnan tak bisa berkelit seperti ketika masih bertugas di Kompolnas bahwa tidak memiliki kewenangan. Nantinya, dia punya kewenangan yang luar biasa untuk membenahi Polri.

Dalam 100 hari pertama, Neta berharap Adnan mampu membuktikan kinerjanya, di antaranya dengan menangkap buronan Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun, serta mengusut kasus rekening gendut.

”Paling tidak, dia harus mampu bawa (jerat) satu atau dua perwira tinggi Polri. Apalagi kalau bisa tangkap tangan,” pungkas Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com