Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Paksakan Pilih Capim KPK Bermasalah

Kompas.com - 02/12/2011, 12:06 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan memilih empat nama calon pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015.

Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyatakan tidak akan menunjuk orang perorang, siapa yang layak memimpin lembaga anti korupsi tersebut. Yang terpenting, kata Tama, adalah bagaimana DPR dapat mencari sosok pemberantas korupsi yang benar-benar memiliki integritas, kapabilitas, dan kualitas baik untuk memimpin KPK.

"Kalau tidak ada tiga faktor itu, sangat sulit diharapkan pimpinan KPK akan bekerja dengan baik," ujar Tama kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (2/12/2011).

Lebih lanjut, ditambahkan Tama, DPR juga diminta agar tidak memaksakan untuk memilih calon-calon yang dinilai sudah bermasalah semenjak dari proses rekam jejak. Dalam catatan ICW, kata Tama, dua nama calon dari unsur kepolisian (Aryanto Sutadi) dan Kejaksaan (Zulkarnain), tidak layak dipilih sebagai pimpinan KPK.

Ia mengungkapkan, pernyataan Aryanto yang mengakui pernah merekayasa hartanya dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada saat proses fit and proper test beberapa waktu lalu, harus dijadikan pertimbangan matang oleh DPR. Apalagi, Aryanto juga mengakui bahwa sering menerima pemberian orang semasa aktif di kepolsian.

Sedangkan dalam rekam jejak yang dilakukan ICW untuk Zulkarnain, menurut Tama, mantan Jaksa tersebut diduga salah satu orang yang mempersulit proses hukum kasus Lapindo, sehingga kasus itu dihentikan polisi.

"Bahkan, dari Pansel sendiri menempatkan Zulkarnain di posisi ketujuh dari 10 capim (calon pimpinan) lain dalam hal kompetensi. Dia bahkan kalah dari Egi Sujati," jelas Tama.

Oleh karena itu, menurut Tama, meskipun DPR beralasan harus ada unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam tubuh KPK, hal itu terlebih dahulu harus berdasarkan kriteria dan parameter yang terukur.

"Dan argumentasinya itu sudah terlihat jelas dalam uji kelayakan dan kepatutan dua calon itu di DPR kemarin," kata Tama.

Proses pemilihan capim KPK akhirnya memasuki tahap akhir, setelah delapan calon telah memaparkan visi dan misinya dalam proses fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Delapan calon tersebut adalah Abraham Samad, Aryanto Sutadi, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Adnan Pandu Praja, Yunus Husein, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com