Haikal: Tidak Ada SK Pemecatan Yusuf Supendi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang gugatan Yusuf Supendi kepada 10 petinggi PKS telah memasuki pemeriksaan Saksi. Haikal Mufid, mantan anggota Dewan Syariah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus perdata ini menyatakan tidak ada surat keputusan (SK) pemecatan yang diberikan PKS kepada Yusuf Supendi.

"Tidak ada (SK Pemecatan)," kata Haikal saat ditanyai ada-tidaknya SK Pemecatan oleh Ketua Majelis Hakim Subyantoro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2011).

Haikal Mufid juga menyatakan, pemecatan yang dialami oleh Yusuf Supendi tidak sesuai aturan partai. Alasannya, penerapan sanksi terhadap anggota yang diduga melanggar hukum seharusnya melalui beberapa prosedur atau tahapan yang diatur dalam aturan partai Pasal 6 tentang hak-hak khusus anggota.

Anggota yang diduga melakukan pelanggaran seharusnya melalui tahap-tahap sidang Misbah dan Qodho. Dalam Misbah, internal partai akan mendiskusikan dan menyeleksi apakah kasus yang bersangkutan layak dibawa ke pengadilan. Jika masalah belum terselesaikan pada tahap ini, akan dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, tahap Qodho. Jika terbukti, anggota yang bermasalah akan dipertimbangkan untuk mendapat sanksi pemecatan.

"Prosedur ini tidak terjadi dalam kasus Ustad Yusuf Supendi. Pemecatannya tidak melalui tahap-tahap itu," kata saksi.

Yusuf Supendi adalah salah seorang pendiri Partai Keadilan yang kemudian menjadi PKS. Yusuf Supendi disebutkan telah dipecat sejak 29 Oktober 2009. Namun, Yusuf sendiri baru mengetahui pemecatannya pada 19 Maret 2011 melalui pemberitaan di media massa.

Yusuf kemudian mengajukan gugatan ke PN Jaksel atas 10 petinggi PKS. Ia meminta ganti rugi sebesar Rp 42,7 miliar berdasarkan kerugian material dan nonmaterial yang dialaminya sebagai dampak pemecatan. Di antaranya, hilangnya sumber pendapatan sebagai anggota DPR, pendapatan sebagai pengurus partai, dan pendapatan dari dakwah. Pasca-pemecatan, istri Yusuf juga mengalami stroke dan memerlukan perawatan medis intensif.

Adapun 10 tergugat dari pihak PKS, di antaranya, Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, dan Tifatul Sembiring.