Negara Kesatuan atau Negara Persatuan?

Ery Seda memberi catatan, dalam konsepsi Anderson, imajinasi itu bisa selalu berubah. Tak ada yang namanya imajinasi harga mati. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengklaim NKRI adalah harga mati. Wujud yang mungkin lebih tepat untuk mewadahi keresahan warga Papua adalah Negara Persatuan karena kekerasan tak akan menyelesaikan masalah. Apalagi dunia semakin rata menurut Thomas Friedman dan kian menjadi satu seperti yang dibayangkan Heidegger.

Akuntabilitas Papua bukan hanya urusan domestik negara bernama Indonesia, melainkan adalah urusan masyarakat dunia. Ibarat perlakuan salah terhadap anak (child abuse) bukan lagi ranah privat suatu rumah tangga, melainkan sah jika negara ikut campur tangan karena kini dianggap sudah menjadi urusan publik. Hal yang sama berlaku untuk tataran Negara-Bangsa.

Tak kurang dari mantan Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono juga beberapa waktu yang lalu di kampus Universitas Indonesia mempersoalkan paradigma NKRI sebagai harga mati. Ia mengusulkan NKRI sebagai ”berkah” bagi setiap warganya.

Adalah wajar jika kita bertanya secara acak kepada seorang warga Indonesia, ia mengidentifikasikan diri pertama-tama sebagai apa. Maka jawaban yang lazim kita terima adalah pertama kali ia akan menyebutkan sukunya, kedua jenis kelaminnya, ketiga agamanya, dan terakhir baru mengaku sebagai orang Indonesia. Padahal, mimpi Soekarno dan para bapak bangsa ini adalah idealnya kita pertama mengaku sebagai orang Indonesia tanpa mempersoalkan suku, jender, dan agama. Namun, ternyata tidak semua orang Indonesia berpikir dan berimajinasi seperti itu.

Lalu, apakah pemerintah harus terus mengindoktrinasi agar bagaimanapun kita melupakan identitas yang lain? Rasanya masih sesuatu yang mustahil saat ini. Umumnya kita baru mengidentifikasikan diri bahwa kita orang Indonesia kalau berada di luar negeri.

Indonesia, seperti Amerika Serikat yang berusia hampir dua setengah abad, adalah Negara-Bangsa yang terus dalam proses mewujud (in the making). Yang perlu disiasati adalah dengan suatu strategi kebudayaan, menciptakan ketahanan budaya, bukan ketahanan nasional yang semu dan militeristik sifatnya. Jadi, Negara Persatuan RI, mengapa tidak?