Proses Seleksi Capim KPK Kembali Terhambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali terhambat. Setelah perdebatan masalah jumlah capim 8 atau 10 orang, kali ini masalah surat kuasa untuk mengumumkan harta kekayaan yang diberikan capim menjadi penghambat proses seleksi.

Komisi III mempertanyakan substansi surat kuasa itu lantaran kuasa diberikan kepada lima pimpinan KPK semasa kepemimpinan Taufiqurahman Ruki. Padahal, saat ini kepemimpinan Busyro Muqoddas.

Komisi III lalu memutuskan memanggil pemerintah, khususnya Panitia Seleksi (Pansel) KPK, untuk mempertanyakan masalah itu. Aziz Syamsudin, wakil ketua Komisi III mengatakan, surat kuasa itu melanggar Pasal 29 UU Nomor 30/2002 tentang KPK terkait pelaporan harta kekayaan.

Sampai menunggu penjelasan dari pemerintah, proses fit and proper test Abraham Samad yang digelar hari ini serta capim lainnya ditunda. "Karena ada kesalahan prosedur. Ada yang salah (nama pimpinan KPK), ada yang tidak isi. Jadi kita tunda sampai ada pertemuan dengan pemerintah," kata Aziz.

Aziz dan para anggota Komisi III lain menolak jika Komisi III disebut memperlama proses seleksi. Klaim mereka, tidak boleh ada kesalahan prosedur dalam proses seleksi capim KPK. "Proses ini catat sejak awal," kata Ahmad Yani, politisi Fraksi PPP.

Seperti diketahui, masa jabatan empat pimpinan KPK saat ini yakni Bibit S Riyanto, Chandra M Hamzah, M Jasin, dan Haryono Umar akan habis pertengahan Desember 2011. Aziz meyakini empat capim KPK baru akan terpilih sebelum masa jabatan keempatnya habis.

"Mungkin akan kita rapatkan, satu hari jadi dua calon diuji," kata Aziz. Jadwal saat ini, setiap calon diuji dalam satu hari.

Abraham mengaku tak mempermasalahan fit and proper test dirinya ditunda. "Ngga ada masalah. Walaupun kecewa," kata dia.