Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sambut Pasukan Perdamaian Polri

Kompas.com - 07/11/2011, 11:32 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo hari ini, Senin (7/11/2011) menyambut kedatangan Pasukan Perdamaian Polri atau Forced Police Unit (FPU) III Polri yang baru saja kembali dari Sudan. Tugas menjalankan misi damai pasukan ini akan digantikan oleh Tim FPU IV.

Kapolri menyebutkan, kegiatan polisi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan PBB terhadap instusi Polri. Ia menyebut anggota Polri sebagai kontingen terbaik di antara polisi-polisi dunia yang bertugas di Sudan.

"Kita bisa diterima oleh masyarakat di sana dan itu bisa menjadi kepercayaan bahwa kita tidak memihak siapapun. Kita bisa bergaul dengan masyarakat dengan baik. Ini yang kita pertahankan, sehingga kepercayaan yang diberikan PBB tetap terlaksana dengan baik," kata Kapolri di Lapangan Baharkam Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta.

Tim Forced Police Unit Polri ini berjumlah 152 personel untuk misi perdamaian, dengan rincian di Sudan atau United Nations Mission in Sudan (UNMIS) mencapai 12 perwira menengah. Sedangkan, di Darfur atau United Nations African Mission in Dharfur (UNMID) berjumlah 140 personel.

Untuk mempertahankan kepercayaan ini juga, kata Kapolri, selalu dilakukan persiapan maksimal dan evaluasi-evaluasi dari setiap pasukan FPU baik sebelum dan sesudah diberangkatkan. "Jadi intinya ini adalah tugas yang diminta oleh PBB yang dilakukan standar untuk tugas kemanusiaan, semua tentunya melalui persiapan dan evaluasi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com