Penempatan Aparat di Papua Pertajam Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan aparat terhadap masyarakat di Papua saat ini akibat penempatan aparat keamanan yang berlebihan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengevaluasi penempatan aparat karena kehadiran aparat yang berlebihan dapat mempertajam konflik di Papua.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim di Jakarta, Sabtu (5/11/2011). "Kekerasan yang terjadi saat ini akibat penempatan aparat keamanan yang berlebihan di Papua," katanya.

Presiden harus mengevaluasi penempatan aparat keamanan yang berlebihan karena dapat mempertajam konflik di Papua. "Masyarakat kerap dituding sebagai separatis dan diperlakukan secara kasar," tuturnya.

Penyelesaian Papua tidak dapat dengan kekerasan. "Seperti diungkapkan presiden, pendekatan penanganan masalah Papua harus dilakukan dengan hati," katanya.

Jumat lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat dialog antara masyarakat Papua dengan Pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan krusial di Papua secara adil, bermartabat, dan proporsional dengan melibatkan berbagai elemen bangsa.

"Komnas HAM juga merekomendasikan dan mendesak presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja institusi dan aparat keamanan, serta penempatan pasukan yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat," kata Ridha, di Jakarta, (4/11/2011).

Seperti diberitakan, kekerasan diduga terus terjadi di Papua. Setelah  kasus di lingkungan PT Freeport dan Kongres Rakyat Papua III di Abepura, kekerasan kembali terjadi di  Kampung  Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa (1/11/2011) sekitar pukul 23.00 hingga Rabu (2/11/2011) pukul 03.00.

Kekerasan ini dialami  sembilan warga Kampung  Umpagalo dan tiga anggota  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Hubula atau Wamena. Oktovianus Pogou, anggota KNPB, Sabtu (5/11/2011) di Jakarta menuturkan, kekerasan itu dilakukan oleh oknum aparat keamanan  yang bertugas di Pos Kurulu.