Karyawan Tetap Tolak Buka Blokade

TIMIKA, KOMPAS - Kepolisian kembali meminta karyawan PT Freeport Indonesia untuk membuka akses ke areal PT Freeport di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, yang mereka blokade. Padahal, sebelumnya ada kesepakatan bahwa pembukaan blokade ditunda hingga 9 November mendatang.

Pada Jumat (4/11), Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal BL Tobing mendatangi tempat karyawan Freeport berkumpul di areal PT Freeport di Checkpoint 1. Kepala Polda meminta agar karyawan membuka blokade karena tertutupnya akses tersebut membuat alur distribusi barang PT Freeport terputus, begitu pula avtur ke Bandara Mozes Kilangin, Timika. Kunjungan tersebut hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Tidak ada dialog Kapolda dengan karyawan.

Tak lama setelah BL Tobing pergi, satuan Brimob Polda Papua mendekati tenda karyawan di Mil 27, areal PT Freeport, sekitar 1 kilometer dari Checkpoint 1. Mereka juga meminta karyawan membuka blokade. Namun puluhan karyawan yang berjaga-jaga di sana menolak.

”Sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan kepolisian. Mengapa Kapolda tidak mau mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat?” tanya Gibi Auskenelak, karyawan.

Pada Selasa (1/11), Wakil Kepala Kepolisian Resor Mimika Komisaris Mada Laksanta menemui perwakilan karyawan di Checkpoint 1. Saat itu, dia menyanggupi permintaan karyawan untuk menunda pembukaan blokade hingga 9 November atau hingga perundingan antara manajemen dan pekerja tuntas.

Permintaan Kapolda yang dinilai melanggar kesepakatan tersebut mendorong karyawan di Mil 27 mempersenjatai diri dengan panah. Mereka pun menggelar tarian perang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Karel Gwijangge mempertanyakan sikap kepolisian yang berubah. Dia meminta kepolisian bersabar dan tetap berpegang pada kesepakatan.

”Polisi tolong memahami kondisi karyawan saat ini yang sangat tertekan. Tuntutan mereka tidak kunjung dipenuhi, mereka juga sudah dua bulan tidak menerima upah. Kalau pembongkaran paksa dilakukan, saya khawatir ada korban lagi,” ujarnya. Dua karyawan Freeport tewas saat unjuk rasa berujung bentrokan dengan polisi pada 10 Oktober lalu di Gorong-gorong, Timika.

Permintaan pembukaan blokade tersebut juga dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, mulai kemarin distribusi barang Freeport dari pelabuhan ke Tembagapura sudah bisa dilakukan setelah Freeport membuat jalan lain di Mil 21. Begitu pula, sejak awal karyawan tidak pernah melarang pasokan avtur melintas.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Jakarta, Kamis (3/11), mengatakan, kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat, termasuk di wilayah PT Freeport, berangsur kondusif. Meskipun begitu, TNI tetap mewaspadai kemungkinan eskalasi gangguan keamanan di sana menjelang 1 Desember, yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua. Langkah konkret untuk mengantisipasi hal tersebut masih akan dibahas di jajaran TNI.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat juga menyiapkan langkah peningkatan pembangunan di bidang sosial ekonomi dan sosial politik. Namun, Menko Kesra Agung Laksono tidak menyebutkan langkah konkretnya seperti apa. (apa/why)