Presiden Harus Percepat Dialog Papua-Jakarta

Kompas.com - 05/11/2011, 01:45 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Cara yang diyakini paling efektif untuk menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan menggelar dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus mempercepat terwujudnya dialog tersebut.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (4/11). ”Komnas HAM juga merekomendasikan dan mendesak Presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja institusi dan aparat keamanan serta penempatan pasukan yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat,” kata Ridha. Komnas HAM menilai terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kongres Rakyat Papua III.

Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, pemerintah harus membuat terobosan, dan jalan keluar yang terbaik adalah menggelar dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Papua. ”Ketidakpastian masa depan Papua ini hanya bisa diatasi dengan langkah politik yang sungguh-sungguh oleh kepemimpinan nasional,” katanya.

Terkait pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, Presiden harus segera melantik Kepala UP4B Bambang Dharmono agar lembaga ini segera bekerja.

Di Jayapura, Papua, Ketua II Dewan Adat Papua Sayid Fadhal Alhamid berharap dialog yang dilakukan harus jujur dan bermartabat. Ia menilai, komunikasi konstruktif yang dicetuskan pemerintah pusat tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua.

”Syarat dialog yang jujur dan bermartabat di antaranya kedua belah pihak duduk dalam posisi setara, dilaksanakan di tempat yang netral, difasilitasi pihak ketiga yang netral, dan dilaksanakan tanpa syarat. Pemerintah harus menyelesaikan masalah mulai dari akar persoalan, yakni status politik Papua,” ujarnya.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengatakan, pemerintah menggulirkan pendekatan baru yang lebih mengedepankan pelibatan elemen masyarakat dalam menyelesaikan masalah Papua. Fokus penanganan tidak hanya pada peningkatan sosial ekonomi, tetapi juga memajukan sosial politik dan budaya.

”Pendekatan sosial politik dan budaya antara lain dengan kebijakan perlakuan khusus (affirmative policy) yang jelas dan berpihak kepada rakyat Papua, memberikan perhatian dan penghormatan yang lebih pada sisi tradisionalnya,” katanya.

(FER/IAM/RWN/NTA/ODY/WHY)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X