Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Pelanggaran HAM Saat Kongres Rakyat Papua

Kompas.com - 04/11/2011, 12:31 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan empat pelanggaran HAM dalam peristiwa Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura, Rabu (20/10/2011). Temuan itu berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM di lapangan pada 23 hingga 27 Oktober 2011.

"Dalam peristiwa itu terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindakan berlebihan yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin dalam peraturan Undang-Undang," ujar Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim saat melakukan konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Ifdal menjelaskan, bentuk perbuatan pelanggaran HAM tersebut, diantaranya adalah perampasan hak untuk hidup. Berdasarkan investigasi, tiga orang mengalami tindakan pembunuhan diluar putusan pengadilan setelah peristiwa tersebut, yakni Demianus Daniel Kadepa (23 tahun), Yakobus Samonsabra (48 tahun) dan Asa Yeuw (33 tahun).

"Seharusnya aparat keamanan itu menangkap tanpa harus menyerbu dan tanpa menggunakan kekerasan yang mengakibatkan tiga orang itu tewas akibat terkena peluru," kata Ifdal.

Ia mengatakan, berdasarkan data, informasi, dan fakta, beberapa warga juga ditemukan telah diperlakukan dengan tidak manusiawi setelah kongres tersebut berlangsung. Menurut Ifdal, perlakuan tersebut telah menyalahi aturan pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan tidak mendapat perlakukan yang kejam.

"Korban yang ditangkap dan ditahan banyak mengalami kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka ringan. Korban juga banyak yang mengalami kekerasan psikis dengan adanya makian dan hinaan dari aparat keamanan," tambahnya.

Pelanggaran ketiga, lanjut Ifdal, adalah pelanggaran hak atas rasa aman. Menurutnya, terjadinya kekerasan dalam penangkapan peserta kongres tersebut, telah menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami masyarakat sekitar tempat kejadian, maupun di wilayah Jayapura, dan Papua pada umumnya.

"Berdasarkan pengamatan kita yang menjadi korban hak atas rasa aman, sekurang-kurangnya adalah warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian. Mereka hidup ketakutan setelah peristiwa itu berlangsung," jelasnya.

Terakhir, pelanggaran hak milik. Ifdal mengatakan, akibat peristiwa tersebut sejumlah harta benda perserta kongres hancur, karena adanya pengerusakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, aparat keamanan juga diduga telah melakukan perampasan benda, berupa telepon gengam, uang, dan sejumlah hak milik peserta

"Dari data yang kita punya setidaknya perusakan dan perampasan hak milik itu diantaranya berupa 11 laptop, tiga printer, 16 telepon genggam, 5 kamera digital, tiga buku rekening, tiga motor dan mobil, seekor burung cendrawasih, enam buah piala, dan uang puluhan juta," kata Ifdal.

Kongres Rakyat Papua yang digelar sejak Senin (18/10/2011) hingga Rabu (20/10/2011), itu diikuti sekitar 4.000 orang dari beberapa wilayah Papua. Pada hari ketiga dibahas mengenai pemilihan pemimpin.

Forkorus Yaboisembut yang terpilih sebagai Dewan Adat Papua lalu mendeklarasikan hasil kongres, antara lain pembentukan Negara Federasi Papua Barat dengan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua " dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.

Aparat keamanan yang mengetahui tindakan tersebut langsung membubarkan kongres, dan menangkap lima orang tersangka. Pascakongres, tiga orang peserta ditemukan tewas di sekitar tempat kongres berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

    Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

    Nasional
    Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

    Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

    Nasional
    Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

    Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

    Nasional
    Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

    Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

    Nasional
    Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

    Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

    Nasional
    Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

    Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

    Nasional
    Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

    Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

    Nasional
    Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

    Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

    Nasional
    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Nasional
    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Nasional
    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Nasional
    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Nasional
    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com