Wujudkan Keadilan di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai usaha untuk menghentikan kekerasan di Papua akan sulit berhasil jika pemerintah pusat masih menempelken stigma separatisme pada wilayah itu. Stigma itu harus dicabut, perlakukan rakyat di sana dengan adil, dan ajak bermusyawarah dengan lebih bermartabat.

Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Elsam, Indri Dyah Saptaningrum, di Jakarta, Kamis (3/11/2011). Pemerintah harus sungguh-sungguh mewujudkan keadilan bagi masyarakat Papua pada saat ini. Keadilan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Agenda Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua harus segera dilaksanakan dengan serius. Ini bisa dipergunakan sebagai landasan awal untuk mengoreksi kesalahan pendekatan masal lalu. Ini sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun dialog yang lebih bermartabat dengan masyarakat setempat.

Kekhawatiran pemerintah yang berlebihan, bahkan seperti fobia, terhadap kemungkinan hasrat rakyat Papua untuk keluar dari NKRI itu tidak produktif.

"Jika rakyat Papua mendapat keadilan, wilayah itu dibangun sungguh-sungguh, dan mereka diajak dialog secara bermartabat, tentu mereka akan memilih tetap bergabung dengan Indonesia," katanya.