JAKARTA, KOMPAS.com — Akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator semangat dan tanggung jawab dalam demokrasi. Namun, umumnya badan publik baik penyelenggara negara maupun organisasi nonpemerintah masih resisten untuk membuka akses informasi.
"Banyak gubernur yang tidak mau membuka akses informasi meskipun berasal dari partai yang saleh. Kesadaran masyarakat untuk hak atas informasi juga belum optimal," tutur mantan anggota DPR 2004-2009, Dedy Djamaluddin Malik, dalam diskusi bertajuk "Menelaah Pemaknaan Badan Publik Nonpemerintah Guna Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas Informasi" di Jakarta, Senin (31/10/2011).
Untuk mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan komitmen jelas dari pemimpin. Sayang, menurut Dedy, hal ini tidak terjadi. Dia mencontohkan, transparansi sulit diberikan pemerintah karena biasanya pemimpin menentukan lembaga-lembaga sosial penerima hibah dari APBN/APBD secara politis, bukan berdasarkan kompetensi dan kriteria yang obyektif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.