Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Dana Freeport? Saya Tak Tahu

Kompas.com - 27/10/2011, 16:19 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan tidak mengetahui isu yang beredar bahwa selain Polri, TNI juga menerima dana yang digelontorkan PT Freeport senilai 14 juta US Dollar. Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan yang dilontarkan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Fraksi PKB, Lily Chadijah Wahid. Lily mengatakan, ada yang mensinyalir Polri dan TNI mendapatkan dana untuk pengamanan aset Freeport.

"Dana anggaran dari Freeport untuk TNI itu saya belum tahu karena kan enggak pernah melalui saya. Dana itu enggak pernah lewat saya," ujar Agus di Hotel Sultan, Senayan, Kamis (27/10/2011).

Menurutnya, jika memang ada dana tak resmi yang masuk dalam satuannya maka, TNI akan menindak tegas.

"Kalau dana itu resmi maka kita akan bisa memahami. Tapi, kalau dana itu tidak resmi ya itu tidak boleh. Itu akan kita tindak," ujarnya.

Agus mengatakan, tugas TNI di Papua hanya untuk membantu kepolisian dalam menangani kericuhan yang terjadi belakangan ini. Oleh karena itu, katanya, kemungkinan dana bukan mengalir ke TNI.

"Jadi begini, TNI di sana itu hanya mem-back up Polri saja. Nanti tinggal polisi saja yang maunya seperti apa. Kalau dana itu dialirkan lewat kepolisian saya juga tidak tahu," sambungnya.

Ia berdalih, TNI sudah mempunyai anggaran sendiri yang bersumber dari APBN untuk pasukannya.

"Wajar kalau TNI itu punya uang pribadi lauk pauknya sudah kita anggarkan. Makanya kita perlu tahu soal dana itu. Selama ini saya mengeluarkan biaya untuk operasional di sana dan dananya dari APBN," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam juga mengaku tak tahu menahu mengenai tudingan Liliy Wahid tersebut. Ia menyatakan belum mendapatkan laporan terkait dana itu.

Lily sendiri menyebut penerimaan dana dari perusahaan asing tersebut mengakibatkan TNI- Polri justru terkesan membela PT Freeport saat terjadi bentrokan, daripada berpihak pada masyarakat penduduk asli yang menjadi buruh di perusahaan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com