Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suami Joy Tobing Divonis 1 Tahun 4 Bulan

Kompas.com - 24/10/2011, 23:53 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Suami penyanyi Joy Tobing, Daniel Sinambela, divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Daniel dianggap sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dana milik Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan," kata Ketua Majelis Hakim Mohammad Razzad dalam pembacaan amar putusannya, Senin (24/10/2011) malam.

Putusan vonis Daniel ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut Daniel dengan hukuman dua tahun penjara. JPU menjerat Daniel dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHAP.

Dalam sidang tersebut, Joy Tobing hadir beserta keluarga. Adapun kuasa hukum Daniel, Kamaruddin Simanjuntak, tak hadir mendampingi kliennya karena kesal menunggu sidang sejak pagi. Jaksa beralasan belum bisa hadir dalam persidangan sehingga mengakibatkan sidang sempat ditunda hingga beberapa jam.

Kasus yang menjerat Daniel berawal dari perkenalan Daniel dengan Yulianis melalui Nazaruddin pada Agustus 2010. Daniel kemudian meminta bantuan dicarikan pemodal untuk membiayai proyek batubara PT PLN.

Nazaruddin kemudian meminta Yulianis, yang menjabat sebagai Direktur PT Executive Money Changer, untuk membantu Daniel. Keduanya sepakat membuka rekening bersama atas PT Matahari Anugerah Perkasa di Bank Sumut.

Dalam perjalanan kerja sama tersebut, Yulianis berulang kali menyetor modal untuk pengadaan batubara 40.000 metrik ton di PLTU Suralaya dengan spesifikasi 4.300 kalori. Pada 27 Agustus 2010, PT Matahari Anugerah Perkasa seharusnya mengirim 8.000 metrik ton batubara. Namun, PT Matahari ternyata telat memenuhinya.

Selain itu, pada awal September 2010, Daniel sempat menawarkan perusahaan PT Bintang Mas Wasesa dan PT Berau Intibumi kepada Nazaruddin dan Yulianis, tetapi ditolak. Kewajiban menyetorkan 40.000 metrik ton batubara ke PLTS Suralaya tidak dipenuhi Daniel karena proyek tidak sesuai dengan perjanjian. Akibatnya, Yulianis pun meminta uangnya dikembalikan. Daniel tidak bisa memenuhi sehingga Yulianis menderita kerugian Rp 25,4 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com