Tak Bisa Jamin Hasil Pansel KPK Jadi Patokan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ranking yang dibuat panitia seleksi terhadap delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa menjadi jaminan bakal menjadi patokan anggota DPR dalam melakukan seleksi.

Meskipun diakui hasil perankingan tersebut baik, pada akhirnya lobi antarfraksi yang menentukan siapa empat nama dari delapan calon tersebut yang dipilih DPR.

"Kerja keras pansel itu harus kita hormati, karena terus terang saja rakyat sudah tahu hasil dari delapan nama itu bagaimana. Tetapi memang, hasil dari KPK ini kan paket, bukan one man one vote, satu anggota memilih satu orang, jadi empat kali memilih. Ini, satu orang langsung empat orang. Inilah yang saya khawatir. Tetapi, saya hanya sendiri di Komisi III itu. Saya mau bilang apa," kata Ruhut Sitompul di Jakarta, Senin (24/10/2011).

Tim seleksi pimpinan KPK mengirim delapan nama beserta ranking hasil seleksinya. Ranking pertama ditempati oleh Bambang Widjojanto; berikutnya, Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Yunus Husein; ketiga, penasihat KPK Abdullah Hehamahua; keempat, Deputi Pengawasan Internal KPK Handoyo Sudrajat; kelima, Abraham Samad; keenam, Staf Ahli Jaksa Agung Zulkarnain; ketujuh, anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandu Praja; dan kedelapan, pensiunan Polri Inspektur Jenderal (Purn) Aryanto Sutadi.

Ruhut mengakui bahwa memang ada kendala memilih calon terbaik di DPR. Selalu ada lobi di antara fraksi untuk memutuskan siapa yang bakal dipilih dari delapan nama yang diserahkan ke DPR. "Kalau koalisi sudah menentukan, aku sebagai bagian dari mereka ikut saja," katanya.