Wasekjen PKS: Jadi Oposisi? Lihat Saja Nanti...

Kompas.com - 18/10/2011, 23:22 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq terlihat agak kecewa dengan pengurangan kursi menteri partainya di kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Ia menyayangkan sikap SBY yang hanya memberitahukan tanpa bertemu tatap muka untuk membicarakan pengurangan jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II itu.

"Kalau lihat dari proses reshuffle ini, SBY begitu heboh audisi dan sebagainya. Akan tetapi saat mengganti orang, bahkan tidak bertemu," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Lalu, apakah dengan keputusan Presiden tersebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi? "Lihat saja nanti," ungkapnya.

Menurut Mahfudz, forum di Majelis Syuro rencananya juga akan dipercepat. "SBY sudah ambil keputusan dan dikurangi satu. Bagaimana menyikapinya? Forumnya di Majelis Syuro. Jadwalnya pertengahan November. Kalau ada usulan dan didukung dua pertiga peserta, bisa (dimajukan)," ungkapnya.

Dalam kontrak politik antara PKS dan Presiden SBY, lanjut Mahfudz, sudah diatur mengenai power sharing antara PKS dan pemerintahan SBY-Boediono. Dalam power sharing itu termaktub bahwa PKS dipercayakan memegang empat kementerian dan hal tersebut eksplisit.

"Kalau ada perubahan, berarti menyangkut kontrak secara keseluruhan. Makanya, respons secara resmi itu melalui Majelis Syuro. Penandatangannya Ketua Majelis Syuro," pungkasnya. (Willy Widianto/Yulis Sulistyawan)

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

    Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

    Nasional
    Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

    Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

    Nasional
    Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

    Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

    Nasional
    Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

    Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

    Nasional
    Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

    Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

    Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

    Nasional
    Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

    Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

    Nasional
    Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

    Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

    Nasional
    UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

    UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

    Nasional
    Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

    Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

    Nasional
    Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

    Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

    Nasional
    Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

    Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

    Nasional
    Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

    Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

    Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

    UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X