PKS Belum Tentukan Sikap

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera belum mendapatkan informasi terkait rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk informasi soal pengurangan satu kursi menteri. Oleh karena itu, PKS belum menentukan sikap meski beredar kabar Presiden akan mengurangi kursi menteri PKS.

”Sampai sekarang belum dapat kabar apa-apa yang resmi dari Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Shiddiq, Senin (17/10).

Sebenarnya, PKS sudah mendengar isu pengurangan kursi menteri PKS sejak beberapa hari lalu. Namun, PKS belum menanggapi karena belum ada kepastian yang disampaikan secara resmi oleh Presiden.

Mahfudz mengatakan, sikap resmi PKS akan diambil dalam musyawarah majelis syuro partai, yang beranggotakan wakil-wakil dari pengurus daerah. Musyawarah itu akan dilaksanakan November mendatang.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil mengatakan, ada beberapa pilihan sikap yang akan menjadi acuan majelis syuro dalam mengambil keputusan. Salah satu opsi yang diajukan adalah PKS mundur dari koalisi dan menjadi partai politik di luar pemerintah. Opsi lain adalah tetap menjadi anggota koalisi pendukung Yudhoyono meski kursi menteri dikurangi.

Namun, selama belum ada hitam di atas putih, kata Nasir, PKS akan tetap berpegang pada kontrak politik, piagam koalisi, serta kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat secara khusus antara PKS dan Presiden. PKS tetap mematuhi kesepakatan-kesepakatan itu, terutama terkait dukungan terhadap pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Yudhoyono.

Orang dekat Presiden

Kemarin, Presiden menunjuk Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan penunjukan Amir ini, orang-orang dekat Presiden mendominasi Kementerian HAM. Sehari sebelumnya, Presiden menunjuk Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Denny saat ini masih menjabat Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi. Ia juga bertugas menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Adapun Amir merupakan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Amir menggantikan Patrialis Akbar yang berasal dari Partai Amanat Nasional.