PKS Belum Tentukan Sikap
”Sampai sekarang belum dapat kabar apa-apa yang resmi dari Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Shiddiq, Senin (17/10).
Sebenarnya, PKS sudah mendengar isu pengurangan kursi menteri PKS sejak beberapa hari lalu. Namun, PKS belum menanggapi karena belum ada kepastian yang disampaikan secara resmi oleh Presiden.
Mahfudz mengatakan, sikap resmi PKS akan diambil dalam musyawarah majelis syuro partai, yang beranggotakan wakil-wakil dari pengurus daerah. Musyawarah itu akan dilaksanakan November mendatang.
Ketua DPP PKS Nasir Djamil mengatakan, ada beberapa pilihan sikap yang akan menjadi acuan majelis syuro dalam mengambil keputusan. Salah satu opsi yang diajukan adalah PKS mundur dari koalisi dan menjadi partai politik di luar pemerintah. Opsi lain adalah tetap menjadi anggota koalisi pendukung Yudhoyono meski kursi menteri dikurangi.
Namun, selama belum ada hitam di atas putih, kata Nasir, PKS akan tetap berpegang pada kontrak politik, piagam koalisi, serta kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat secara khusus antara PKS dan Presiden. PKS tetap mematuhi kesepakatan-kesepakatan itu, terutama terkait dukungan terhadap pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Yudhoyono.
Kemarin, Presiden menunjuk Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan penunjukan Amir ini, orang-orang dekat Presiden mendominasi Kementerian HAM. Sehari sebelumnya, Presiden menunjuk Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Denny saat ini masih menjabat Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi. Ia juga bertugas menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Adapun Amir merupakan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Amir menggantikan Patrialis Akbar yang berasal dari Partai Amanat Nasional.
Selain Amir, ada lima orang yang kemarin juga dipanggil ke Kantor Presiden untuk ditunjuk sebagai menteri atau pejabat setingkat menteri. Mereka adalah Dahlan Iskan, Letjen Marciano Norman, Azwar Abubakar, Gita Wirjawan, dan Djan Faridz.
Direktur PLN Dahlan Iskan ditunjuk Presiden menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dahlan akan menggantikan Mustafa Abubakar, yang masih dalam perawatan dokter akibat sakit jantung.
Mantan Panglima Kodam Jaya, yang juga mantan Komandan Paspamres, Letjen Marciano Norman, diminta Presiden menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Sutanto, mantan Kepala Polri. Marciano masih menjabat Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat.
Gita Wirjawan ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Mari Elka Pangestu. Gita saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Azwar Abubakar bakal menggantikan EE Mangindaan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Azwar adalah anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Djan Faridz, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ditunjuk menjadi Menteri Perumahan Rakyat, menggantikan Suharso Monoarfa, juga dari PPP. Dalam jumpa pers, Presiden mengatakan, Suharso mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 12 Oktober 2011.
Amir Syamsuddin tidak bersedia menyampaikan penekanan tugas yang diharapkan Presiden kepadanya selaku Menteri Hukum dan HAM nanti. ”Saya baru calon (menteri),” ucapnya.
Demikian juga Marciano. Ia enggan menyampaikan pandangannya mengenai tugas utama serta tantangan yang dihadapi BIN. ”Nanti, ya, kalau sudah dilantik,” tuturnya.
Bidang-bidang di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan BIN selama ini mendapat banyak sorotan. Di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada banyak terjadi kasus narapidana mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Belum lagi kebobrokan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memungkinkan Gayus Tambunan, yang berstatus tahanan, bisa ke luar negeri.
Dunia intelijen juga mendapatkan banyak sorotan terkait sejumlah kasus peledakan bom atau terorisme, serta kekerasan horizontal bermotifkan sentimen agama.
Pemanggilan calon menteri diperkirakan akan dilanjutkan pada Selasa sore ini, dan pengumuman resmi Presiden terkait perombakan kabinet akan dilakukan Selasa malam. Pelantikan menteri dan wakil menteri dilakukan Rabu besok.
Pengamat politik J Kristiadi dan peneliti politik LIPI, Siti Zuhro, secara terpisah mengatakan, Presiden mendramatisasi proses penggantian personel di kabinetnya. Kehebohan pemanggilan wakil menteri hanyalah upaya pencitraan bahwa pemerintah, khususnya Presiden, merespons kegelisahan ataupun kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. ”Saya yakin, setelah ini, pemerintah tidak semakin baik,” ujar Kristiadi.
Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai, perombakan kabinet yang cenderung memperbanyak jumlah wakil menteri di beberapa kementerian merupakan sebuah pertaruhan sangat berisiko dalam era kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Pilihan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan publik yang lebih mengharapkan kabinet berstruktur ramping, efektif, tetapi berkinerja optimal.(NTA/ATO/FER/GRE/ZAL/DIK/HAR)
Terpopuler
Now Trending
