Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Ketua DPR Bikin Bingung Delegasi RI di Swiss

Kompas.com - 14/10/2011, 22:36 WIB
Subur Tjahjono

Penulis

Sesampai di Swiss, mereka baru mengetahui rupanya Marzuki Alie menulis surat resmi sebagai Ketua DPR kepada Maroko dan juga Sekretariat IPU, terkait sikap DPR untuk Maroko. "Ketika itu baru saya terganggu," ujarnya.

Pertama, surat yang ditujukan kepada Maroko tentu akan dijadikan kampanye hitam oleh Maroko terhadap Indonesia. Saat ini surat Marzuki Alie sudah mulai beredar di negara-negara lainnya untuk menjatuhkan calon dari Indonesia. Sementara IPU sendiri menjadi kebingungan karena di lain sisi Ketua Delegasi RI mendapat mandat penuh sebagai Ketua Delegasi RI untuk memutuskan sikap Indonesia, termasuk, mendaftarkan maju jadi Presiden IPU.

"Tapi aneh bin ajaib, si pemberi mandat (Ketua DPR), memberi surat tembusan kepada sekretariat IPU, menyatakan mendukung Maroko untuk menjadi Presiden IPU," ujar Meutya.

"Apa pun alasan dukungan tersebut, di mana harga dirinya sih, ataupun elegansinya? Jikapun ada alasan urgen Indonesia mendukung Maroko, kenapa tidak dikonsultasikan kepada delegasi? Dijelaskan duduk persoalannya. Amat memalukan delegasi, yang sudah resmi mendaftar calon Presiden IPU, ketika surat MA (Marzuki Alie) yang menyatakan dukungan terhadap Maroko justru ramai tersebar," tambah Meutya.

Sekarang, kata Meutya, delegasi dan tim Kedutaan Besar RI di Swiss tengah mempelajari posisi hukum (legal standing) surat Ketua DPR. Apakah masih bisa tetap maju sebagai calon Presiden IPU atau surat Marzuki Alie itu otomatis menggugurkan.

"Ia berdalih ada rapat pimpinan, tapi saya dalam hal ini mewakili Fraksi Partai Golkar tidak diajak bicara. Begitupun banyak fraksi lainnya," tutur Meutya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com