Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Ketua DPR Bikin Bingung Delegasi RI di Swiss

Kompas.com - 14/10/2011, 22:36 WIB
Subur Tjahjono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat Ketua DPR Marzuki Alie membuat bingung delegasi Parlemen Indonesia (DPR) yang mengikuti Sidang Persatuan Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU) di Swiss yang akan dibuka Sabtu (15/10/2011).

Surat itu antara lain berisi dukungan Ketua DPR Marzuki Alie kepada calon dari Maroko untuk menjadi Presiden IPU dalam sidang tersebut. Padahal, surat sebelumnya, yang dipegang delegasi RI, menunjuk calon dari Indonesia, yaitu Nurhayati Assegaf, politikus Fraksi Partai Demokrat, sebagai calon Presiden IPU.

Perihal surat Ketua DPR Marzuki Alie tersebut ramai diperbincangkan di Twitter sepanjang Jumat (14/10/2011).

Salah satu anggota delegasi RI, politikus dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, melalui surat elektronik dari Bern, Swiss, menceritakan perihal surat tersebut kepada Kompas.

Meutya menjelaskan, IPU terdiri dari 151 negara. Setiap tahun bertemu membahas berbagai isu mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, demokrasi, dan isu lainnya. Indonesia (DPR) sebagai negara anggota setiap tahun selalu mengirim delegasinya melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

"Tahun ini, saya berangkat, bersama anggota delegasi lainnya. Kami berenam. Surat yang diteken Ketua DPR, menunjuk Nurhayati Assegaf (Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat) untuk menjadi ketua delegasi," tutur Meutya.

Untuk tahun ini, dua calon kuat yang mengerucut untuk mengambil alih pimpinan IPU, Indonesia dan Maroko. Berbagai parlemen negara lain memberi dukungan agar Indonesia maju. Sekretaris Jenderal IPU juga mendorong agar Indonesia juga maju. Apalagi ketua delegasi Indonesia adalah perempuan. Mereka merasa sudah saatnya IPU dipimpin calon perempuan.

Atas dasar dukungan tersebut, Ketua Delegasi DPR Nurhayati Assegaf resmi mendaftarkan pencalonannya. Negara yang mendaftar pencalonan akhirnya memang hanya dua, Indonesia dan Maroko.

"Sebelum berangkat, kami rapat teknis bersama tim Kementerian Luar Negeri di DPR, termasuk mengatur strategi pemenangan karena Indonesia sudah resmi mendaftar," kata Meutya.

Rombongan berangkat ke Swiss Kamis dini hari dan baru tahu melalui surat dari Sekjen DPR bahwa arahan Ketua DPR agar delegasi Indonesia memberi suaranya ke Maroko. "Saya baca surat tersebut di pesawat dan amat kaget. Tapi, toh saya pikir, pemilihannya nanti berupa secret ballot (pemilihan tertutup)," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com