Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU: Kasusnya Sudah Selesai

Kompas.com - 11/10/2011, 15:23 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memperkirakan, kasus yang membuat namanya disebut sebagai tersangka adalah laporan calon DPR gagal dari Partai Hanura Muhammad Syukur Mandar. Caleg dari daerah pemilihan Maluku Utara ini melaporkan Hafiz bersama empat anggota KPU, yakni Putu Artha, Abdul Aziz, Endang Sulastri, dan Syamsul Bahri, kepada Panja Mafia Pemilu DPR dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Hafiz Anshary, Selasa (11/10/2011), di kantornya mengaku baru mengetahui kabar penetapan dirinya sebagai tersangka Senin malam, sepulang dari Makassar. Dia pun mendapatkan informasi dari media massa, bukan dari Kejaksaan Agung atau Kepolisian RI.

Kendati masih simpang-siur, kata Hafiz, terkait laporan Syukur Mandar yang menyatakan lima anggota KPU memalsukan data dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Mahkamah Konstitusi.

KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif secara nasional 9 Mei 2009. Saat itu ada keberatan saksi untuk hasil penghitungan suara di Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Barat. Suara pun dihitung ulang sampai formulir tingkat kecamatan (formulir DA).

Namun, Mandar tetap tidak mendapatkan kursi dan pada 12 Mei 2009 dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui DPP Partai Hanura. Setelah beberapa persidangan, MK memutuskan permohonan ditolak.

"Kalau penetapan hasil penghitungan suara ini yang dipersoalkan, sebenarnya sudah selesai (di MK). Kedua, kami tidak pernah hadir di MK, hanya penasihat hukum, dalam hal ini jaksa pengacara negara. Dan biasanya, untuk kasus-kasus seperti ini, kami menugaskan KPU provinsi sebagai yang lebih memahami masalah," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com