Kena "Reshuffle"? PKS Beberkan Isi Kontrak Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera akan membeberkan kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada publik jika ada kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu II terkena reshuffle.

"Isi kontraknya, kalau ada reshuffle, akan kita buka," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Kompleks DPR, Kamis (6/10/2011).

Di kabinet, PKS memiliki empat menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Anis mengatakan, hanya PKS yang memiliki kontrak khusus dengan Presiden di luar kontrak koalisi. Oleh kerena itu, PKS optimistis jika tidak ada kadernya yang dilengserkan. Namun, jika Presiden bersikap lain, PKS siap berada di luar koalisi. "Bagi PKS, di luar (koalisi) atau di dalam sama saja. Kita punya pengalaman dua-duanya," ucap dia.

Anis menyarankan, Presiden memikirkan ulang untuk melakukan reshuffle kabinet. Menurut dia, reshuffle tidak akan efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah. "Setiap menteri kerja tidak tenang. Tiap hari diganggu isu reshuffle. Reshuffle hanya menciptakan gaduh, pada akhirnya kasihan Presiden juga. Ketika ada isu reshuffle, yang mau diganti lakukan manuver. Yang merasa mau masuk (kabinet) melakukan manuver. Walhasil yang kita lihat daftar nama. Habis itu Presiden bantah lagi daftar itu bukan dari saya," tuturnya.

Anis menambahkan, seharusnya menteri yang dipilih Presiden berkualitas. Pasalnya, banyak ujian yang harus dilalui calon menteri. "Presiden ini satu-satunya Presiden yang paling banyak melakukan fit and proper test untuk mengangkat menteri. Abis itu menteri tanda tangan fakta integritas. Tapi, ini Presiden yang paling banyak melakukan reshuffle," ujarnya.

"Padahal, kalau misalnya metode pemilihannya tepat, seharusnya output-nya bagus. Ini udah seleksinya ketat, output-nya juga diganti-ganti terus. Jadi, ini salah pilih atau salah urus?" kata Wakil Ketua DPR itu.