Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulat, Busyro dan Jasin Tak Bersalah

Kompas.com - 05/10/2011, 15:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 37 orang selama dua bulan terakhir. Hasilnya, dua pimpinan KPK, yaitu Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK M Jasin, dinyatakan tak bersalah dan bebas dari segala sangkaan. Putusan ini diambil secara bulat oleh tujuh anggota Komite Etik KPK.

"Pertama, untuk Saudara Busyro Muqoddas, diputuskan bahwa Komite Etik beranggapan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik pimpinan yang dilakukan oleh terperiksa. Dengan demikian, maka terperiksa Busyro Muqoddas dinyatakan bebas tidak bersalah atas semua yang dipersangkakan atas dirinya. Putusan diambil dengan suara bulat," demikian ucap anggota Komite Etik, Mardjono Reksodiputro, saat membacakan putusan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/10/2011).

Putusan yang berbunyi sama juga dibacakan untuk M Jasin. "Terhadap saudara M Jasin, tidak ditemukan indikasi pelanggaran pidana dan kode etik yang dilakukan oleh terperiksa. Baik merupakan penerimaan uang maupun pertemuan khusus, dengan Saudara M Nazaruddin sebagaimana dituduhkan. Maka dari itu, Komite Etik menetapkan M Jasin bebas tidak bersalah dari semua sangkaan yang dilakukan terhadapnya. Putusan ini juga dilakukan secara bulat," papar Mardjono.

Selain Busyro dan Jasin, Komite Etik juga melakukan pemeriksaan terhadap lima terperiksa lainnya, yaitu Haryono Umar, Chandra M Hamzah, Ade Raharja, Bambang Praptono Sunu, Johan Budi, dan Roni Samtama. Putusan atas mereka, saat berita ini diturunkan, masih dibacakan. Komite Etik juga memeriksa 17 saksi eksternal KPK dan 12 saksi internal KPK. Pemeriksaan dan penyelidikan oleh Komite Etik dilakukan setelah adanya tudingan bahwa pimpinan dan pegawai KPK melakukan pelanggaran pidana dan kode etik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com