Sensus Upaya Memeratakan Keadilan

Kompas.com - 30/09/2011, 16:48 WIB
EditorAgus Mulyadi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sensus Pajak Nasional (SPN) sebaiknya tidak dicurigai. SPN adalah upaya untuk memeratakan keadilan, antara wajib pajak yang aktif membayar pajak dengan masyarakat yang hanya memanfaatkan fasilitas negara, tetapi tidak membayar pajak.

Masyarakat sebaiknya memaklumi bahwa ada penduduk yang memiliki kemampuan ekonomi, namun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, banyak warga negara dengan penghasilan tidak besar tetapi memenuhi kewajiban pajaknya.

"Jangan selalu dicurigai. Dengan sensus akan banyak data yang nantinya diperoleh. Dari data itu dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh perpajakan kita, untuk menentukan kebijakan yang tepat. Kalau kita ingin meningkatkan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto), maka harus ada penguatan data yang akurat," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Menurut Hatta, jumlah kelas menengah yang memiliki penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah Indonesia sudah mencapai sekitar 137 juta orang, sementara pemilik NPWP tidak melampaui 20 juta.

"Dengan demikian, masih ada ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan dari perpajakan," ujar Hatta.

Mulai hari ini, Jumat (30/9/2011) SPN pertama digelar. Ada sekitar 3.600 petugas sensus yang akan mendatangi wajib pajak sasaran, dalam 1,5 juta kunjungan hingga November 2011.

Sensus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, karena alasan psikologis. Orang Indonesia dianggap sering ngelantur ketika ditanya soal kewajiban keuangan, termasuk pajak, jika tidak dihadapi langsung, atau tatap muka.

Dengan berhadapan dengan petugas sensus, diharapkan ada kenyamanan pada wajib pajak (responden) untuk menerima masukan petugas pajak.

Selain mengisi Formulir Isian Sensus (FIS), petugas juga diwajibkan memberikan penyuluhan pajak. Petugas wajib menjawab semua hal yang ditanyakan responden.

Pemerintah memperkirakan, pertanyaan yang akan banyak muncul adalah terkait alasan penunjukkan responden, wilayah sensus, tata cara perhitungan penghasilan kena pajak, hingga apa manfaat pajak untuk masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.