Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini, Masyhuri Hasan-LPSK Bertemu

Kompas.com - 29/09/2011, 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) rencananya akan  menemui Masyhuri Hasan, tersangka kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2011). Pertemuan itu terkait pemberian perlindungan bagi Masyhuri Hasan sebagai justice collaborator. Hal ini disampaikan kuasa hukum Masyhuri, Agus Heriyanto, kepada Kompas.com, pagi ini.

"Beberapa waktu yang lalu kami mengajukan Masyhuri Hasan ke LPSK sebagai justice collaborator. Kami berharap dengan kondisi yang sudah berkembang, kondisi Masyhuri bisa diperhatikan juga dengan menjadi justice collaborator ia akan dilindungi," ujar Agus.

Masyhuri akan didampingi oleh para kuasa hukumnya dalam pertemuan dengan KPK. Agus menyatakan, permintaan menjadi justice collaborator karena Masyhuri telah memberikan keterangan-keterangan, terutama terkait nama-nama lain yang diduga aktor intelektual dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, ia berharap keterangan Masyhuri bisa dipergunakan semestinya dan tidak membawa ancaman bagi kliennya.

"Kami bersyukur bahwa pada saat ini memang proses yang terakhir di Mabes kan sudah ada penetapan tersangka lainnya. Secara real sebenarnya memang ada (nama pelaku lain). Cuma terus terang, kami juga berharap BAP Masyhuri tidak hanya sekadar untuk perlindungannya, tetapi kami juga berharap dari keterangan itu bisa mendorong untuk menetapkan tersangka lainnya," kata Agus.

"Paling tidak pada kondisi-kondisi tertentu jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan keringanan-keringanan hukuman untuk Masyhuri," katanya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Masyhuri yang menjadi mantan juru panggil MK sebagai tersangka pada 30 Juni 2011. Ia merupakan tersangka pertama karena dituduh memalsukan tanda tangan dari mantan panitera MK, Zainal Arifin, terkait surat jawaban putusan MK Nomor 084. Ia kemudian mengirimkan surat itu pada Komisi Pemilihan Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com