Pramono Anung: Orang Berpolitik Kok "Ngambek"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah bahwa Badan Anggaran DPR mogok melaksanakan kewajibannya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 (RAPBN 2012). Sejauh ini, menurutnya, pembahasan anggaran masih terus berjalan.

"Tidak ada mogok. Enggaklah. Orang berpolitik kok ngambek," kata Pramono Anung dalam wawancara di Kompas Petang, Selasa (27/9/2011). Ia mengatakan, pembahasan anggaran masih terus dilakukan di masing-masing komisi seusia asumsi yang diajukan pemerintah. Ia malah mempertanyakan terminologi mogok yang dipakai di sejumlah pemberitaan.

Terkait pengembalian mandat pimpinan Badan Anggaran ke pimpinan DPR, Pramono Anung mengatakan, yang terjadi adalah soal jaminan kepastian agar dapat membahas kebijakan perencanaan anggaran tanpa dibayang-bayangi ancaman pidana hukum. Seperti diketahui, empat anggota pimpinan Badan Anggaran dipanggil KPK secara bersama-sama terkait kasus dugaan suap di Kemennakertrans. Hal tersebut, menurut Pramono Anung, telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat seolah-olah mereka sudah pasti melakukan pelanggaran.

DPR telah mengundang pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Badan Perencana Keuangan untuk duduk bersama menyamakan pandangan soal pengawasan anggaran. Rapat yang seharusnya dijadwalkan pada Selasa diundur menjadi Kamis (29/9/2011). Pimpinan DPR sendiri sudah menyepakati bahwa ke depan KPK dan BPK akan diundang dalam setiap rapat pembahasan anggaran. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran sedini mungkin bahwa kalau perlu semua pembahasan terbuka kepada publik.

Pramono Anung menekankan bahwa pembahasan anggaran harus dilihat dengan dua prinsip. Pertama, hal pengambilan kebijakan dilindungi undang-undang. Kedua, hal penyalahgunaan wewenang untuk pengambilan kebijakan. Kalau memang terbukti ada orang per orang atau secara berjemaah menyalahgunakan wewenang, misalnya untuk korupsi, pihaknya tidak segan-segan mempersilakan aparat berwenang untuk memeriksa.

Ia mengakui masih ada kelemahan dalam mekanisme pembahasan anggaran di DPR saat ini. Misalnya, soal anggaran senilai Rp 500 miliar di Kemennakertrans yang kini dipertanyakan di tingkat komisi. Menurut Pramono Anung, ke depan, sebelum seluruh perencanaan anggaran dibawa ke rapat paripurna, keberatan di komisi harus diselesaikan dengan Badan Anggaran. "Mekanisme inilah yang berjalan belum baik. Sering kali tidak berjalan sepenuhnya," ujar Pramono.