"Reshuffle" Tak Kurangi Tekanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi muda Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, berharap pemerintah terus fokus pada perbaikan situasi dan penyelesaian masalah dengan atau tanpa reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia berpendapat, reshuffle tidak akan mengurangi tekanan publik terhadap pemerintah atas masalah-masalah yang sedang berkembang.

"Artinya, jika kemudian terjadi kesalahan dalam melakukan reshuffle, pemerintah malah akan menciptakan masalah baru sehingga fokus untuk perbaikan semakin buyar, padahal sisa masa pemerintahan tinggal tiga tahun lagi," ujar Poempida di Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan melakukan reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada bulan Oktober mendatang. Beredar kabar, sekitar empat hingga enam pos kementerian akan dirombak Presiden. Salah satunya yakni menteri asal Golkar, Agung Laksono, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Menanggapi kabar akan didepaknya tokoh Golkar tersebut, Poempida menilai hal itu hanya merupakan wacana yang kebenarannya belum dapat dibuktikan. Menurutnya, kabar tersebut merupakan sebuah agenda untuk memecah belah Golkar secara internal.

"Secara politis, kabar itu melemahkan Golkar dan partai besar lain, untuk mengurangi tekanan tuntutan kepada pemerintah. Hal itu bisa menjadi blunder terbesar dari pemerintah, apalagi jika kemudian kabinet hasil reshuffle tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan publik," kata Poempida.