Dari yang Elementer hingga Kasus Wafid

 Oleh SUHARTONO dan ORIN BASUKI

Cita-cita Wafid Muharam, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga non-aktif yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, agar proses pencairan anggaran SEA Games XXVI berjalan lancar, tak sepenuhnya terwujud.

Proses pencairan anggaran di APBN dan APBN-P 2011 untuk tempat pertandingan dan penyelenggaraan tak mudah. Apalagi, setelah Wafid dibui sejak 21 April 2011 dengan tuduhan menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris.

Panitia Penyelenggara SEA Games pun pernah mengancam mengembalikan tugasnya kepada Presiden jika anggaran belum juga cair. Ironis memang. Waktu mepet, tetapi sisa dana Rp 600 miliar di APBN 2011 dan dana tambahan Rp 700 miliar di APBN-P 2011 tak segera cair.

Tak heran jika Inasoc melalui Kemenpora meminta payung hukum untuk mengatasi kondisi darurat itu. Selain minta dibolehkan menggunakan dana sponsor dan penjualan barang-barang untuk dukungan dana, Inasoc juga minta pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung.

”Waktu itu saya yakin semua lancar, termasuk pencairan anggaran. Proses penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sudah selesai sejak awal tahun. Sebelum ada masalah, saya teken pencairan DIPA senilai Rp 300 miliar, yang tendernya April-Mei,” ungkap Wafid kepada Kompas seusai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/9).

Namun, apa boleh buat. Wafid tersandung. Setelah ia ditahan, kendala internal terkait proses dan mekanisme pencairan anggaran APBN muncul. Menurut dia, dibutuhkan seorang pejabat yang memahami birokrasi untuk melaksanakan prosedur terkait pencairan anggaran. Apalagi untuk perhelatan seperti SEA Games yang skala kegiatan besar dan jadwal pelaksanaannya sangat ketat.

Seretnya pencairan anggaran terlihat dalam laporan tertulis Kemenpora kepada Komisi X DPR, 8 September 2011. Realisasi penyerapan anggaran SEA Games sangat minim, berkisar 10,64-27,59 persen.

Komunikasi

Sejak DIPA diterbitkan Januari lalu, pencairan anggaran di Kemenkeu sebenarnya tak sulit. Syaratnya, ada komunikasi yang baik antara Kemenpora dan Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo kepada Kompas di Gedung DPR Senayan, Senin (19/9), menjelaskan, sesuai

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan alat olahraga senilai lebih dari Rp 200 juta, proses pengadaannya harus tender terbuka. Masalahnya, persiapan tender tidak optimal.

Begitu pula dalam proses pencairan anggaran dari APBN-P 2011 yang baru disetujui awal September 2011.

”DIPA butuh waktu hingga Oktober. Setelah ada DIPA, tender 40 hari. Padahal, kas Inasoc kosong dan hanya punya tenggat pencairan paling telat 15 September,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Aswar.

Kemenpora pernah membentuk tim advokasi untuk mempercepat pencairan anggaran, tetapi gagal.

”Saya sampaikan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kemenpora, pembentukan tim sama sekali tak diperlukan. Permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan komunikasi,” tambah Herry.

Tidak teliti

Tanda-tanda seretnya pencairan anggaran sejak awal sudah terlihat oleh Inasoc. ”Inasoc sudah menyusun anggaran penyelenggaraan SEA Games, tetapi anggaran berubah-ubah karena alokasi anggaran di Kemenpora juga berubah-ubah,” kata Ketua Harian Inasoc Rachmat Gobel, Rabu (21/9) sore.

Bahkan, kata Wafid, perencanaan anggaran sempat bolak-balik Kemenpora-DPR akibat duplikasi. ”Itu karena pekerjaan teknologi informasi SEA Games antara daerah dan pusat belum dijadikan satu, masih tersebar,” papar Wafid.

Meski

Djoko Pekik menyangkal, tetapi Herry membenarkan terjadi duplikasi dalam penyusunan anggaran.

”Kemenkeu hanya menyetujui dana tambahan Rp 700 miliar dari usulan Rp 1,1 triliun karena ada duplikasi anggaran dengan yang direncanakan sebelumnya,” kata Herry seperti dikutip Antara.

Selain soal duplikasi, Herry juga menyebut soal ketidaktelitian Kemenpora saat menyusun rencana kerja anggaran Kemenpora yang pernah diajukan saat awal pembahasan APBN-P 2011.

Contoh kekurangcermatan Kemenpora juga terlihat dalam bahan tertulis rapat kerja dengan Komisi X DPR. Kemenpora menempelkan lembaran ralat terkait perhitungan alokasi dan realisasi anggaran SEA Games dan ASEAN Paragames.