"Reshuffle", SBY Jangan Dengar Ocehan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendengarkan ocehan dan tuntutan anggota partai politik anggota koalisi dalam melakukan reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kepala Negara juga diminta tak terganggu dengan isu-isu politik yang memanas saat ini, termasuk rencana Parlemen mengajukan hak menyatakan pendapat terkait skandal Bank Century.

"Yang penting adalah bagaimana Presiden bisa mengakhiri pemerintahan ini dengan lebih baik, memberikan manfaat bagi siapa pun yang akan meneruskan pemerintahan ini," kata dia kepada para wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Pramono, yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengatakan, dirinya khawatir roda pemerintahan tak berjalan baik jika Presiden terlalu mengakomodasi kepentingan elite partai politik dalam melakukan perombakan kabinet. Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P ini mengatakan, sudah saatnya Presiden tak memikirkan pencitraan dalam melakukan reshuffle.

"Toh, Pak SBY sudah tidak maju lagi pada Pemilu 2014. Saya yakin kalau momentum ini bisa digunakan, orang akan lebih mengenang Pak SBY sebagai salah satu Presiden dalam era demokrasi yang memiliki jasa besar pada Republik ini," kata Pramono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, sesuai dengan kontrak politik, Presiden harus melakukan komunikasi dengan ketua umum parpol ketika hendak melakukan reshuffle. Hal ini juga diamini Daniel Sparinga, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.

"Pada waktu yang tepat (Presiden) juga akan melibatkan parpol. Parpol juga mengerti, sukses pemerintah adalah sukses parpol," kata Daniel. Presiden dikatakan akan melakukan reshuffle pada Oktober 2011.