Todung: Budiarto Tak Pantas Jadi Walikota Bogor!

Kompas.com - 15/09/2011, 19:51 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Diani Budiarto dinilai tak pantas menjabat Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, Budiarto dinilai telah memberikan pendidikan hukum yang buruk dalam penanganan polemik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor.

"Ini pendidikan hukum yang sangat jelek, dan tidak pantas dia jadi walikota. Sebab Walikota harus taat hukum, dan harus melindungi semua warga negara tanpa kecuali," kata Todung Mulya Lubis, aktivis HAM dan pengamat hukum di Komplek DPR, Kamis (15/9/2011).

Pernyataan itu disampaikan Todung setelah mendengar penjelasan Budiarto di hadapan anggota Komisi III DPR. Pernyataan itu langsung disambut riuh tepuk tangan seratusan Jemaat GKI dan penggiat HAM.

Budiarto dipanggil Komisi III terkait dua pengaduan Jemaat GKI, bahwa Wali Kota Bogor belum menjalankan putusan Mahkamah Agung. Putusan MA itu berisi agar surat keputusan pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin pada Februari 2008 silam dicabut.

Dalam penjelasan di hadapan anggota Komisi III DPR RI itu Budiarto mengatakan, ia sudah melaksanakan keputusan MA dengan menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor perihal pembekuan IMB. SK itu dikeluarkan pada 8 maret 2011.

Namun, pada penjelasan selanjutnya, Budiarto mengatakan telah menerbitkan SK baru yang mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan pencabutan itu karena adanya resistensi masyarakat, terbukti ada pemalsuan izin, dan dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan. Dalam putusan itu juga disebutkan, bahwa seluruh biaya pembuatan IMB dikembalikan, bangunan yang telah berdiri dibeli oleh Pemda, serta difasilitasi pencarian lokasi lain yang memungkinkan dibangun gereja.

Todung mengatakan, penerbitan SK baru oleh Wali Kota telah menelikung putusan MA. Menurut dia, semua putusan MA harus dilaksanakan lantaran sudah berkekuatan hukum tetap. Meskipun, kata Todung, terkadang putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Putusan itu dibuat dengan kalimat awal 'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Saya tidak melihat ada alasan hukum apapun buat walikota untuk tidak melaksanakan putusan MA yang sudah tetap dan mengikat," kata Todung.

"Keberhasilan demokrasi itu kalau negara melindungi minoritas, mayoritas sudah pasti dilindungi. Buat saya, ini pelanggaran hak asasi yang sangat fundamental, pelanggaran konstitusi. Yang dilakukan walikota bermain dengan kata-kata dengan mengeluarkan SK baru," pungkas dia.

Terkait berbagai kritikan itu, Budiarto sendiri enggan menanggapi. Menurutnya, ia sebagai walikota berhak mencabut IMB seperti diatur dalam undang-undang.

"Itu hak kepala daerah," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba Di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba Di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Nasional
Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Nasional
Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Nasional
Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Nasional
Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X