19 Kepala Daerah ke AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 19 bupati/wali kota dan kepala badan perencanaan pembangunan segera berangkat ke Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat.

Padahal, sistem pemerintahan dan pelayanan publik Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A Karim, Senin (12/9/2011) di Jakarta, mengatakan, pelatihan singkat ini diberikan kepada bupati/wali kota yang sudah mengikuti diklat orientasi kepemimpinan dan dinilai berprestasi.

Harapannya, ada peningkatan kapasitas, penguatan institusi, dan belajar dari pengalaman pemerintahan di AS.

Para bupati/wali kota dan kepala Bappeda yang akan berangkat pada 16 September-13 Oktober itu berasal dari Serdang Bedagai, Samosir, Agam, Solok Selatan, Bengkalis, Sukabumi, Gresik, Kota Kediri, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kota Banjarbaru, Kutai Kartanegara, Kota Denpasar, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Poso, Kota Ternate, dan Kabupaten Lampung Selatan.

Sepulang dari diklat, evaluasi triwulan dilakukan untuk memantau hasilnya, terutama dalam penguatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang efisien.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, akomodasi dan biaya pelatihan ditangani Rajawali Foundation yang bekerja sama dengan Harvard Kennedy School of Government.

Biaya perjalanan dan uang saku para kepala daerah dan kepala Bappeda ditanggung APBD, sedangkan untuk dua pendamping dari Kemendagri diambil dari APBN.

Secara terpisah, Guru Besar Administrasi Negara FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai kepala daerah adalah jabatan politik, bukan administrasi. Karenanya, diklat sebaiknya lebih pada keterampilan politik, seperti cara mengegolkan kebijakan politik dan meningkatkan kualitas kebijakan politik.

Di sisi lain, pemilihan AS sebagai tempat belajar pemerintahan terasa janggal, kecuali hanya untuk memanfaatkan program bantuan luar negeri. Sebab, AS negara federal, sedangkan Indonesia negara kesatuan.

Penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya layanan kesehatan, di AS pun lebih banyak dilakukan pihak swasta dengan sistem pasar bebas. Badan perencanaan pembangunan di AS pun tidak terlalu berkembang sebab fokusnya pada perencanaan pembangunan fisik, bukan perencanaan ekonomi seperti di Indonesia.

Karena itu, Sofian menilai sebaiknya diklat dilakukan di negara-negara Asia Timur, seperti Korea Selatan atau Thailand. Bahkan, Australia dinilai lebih mirip dengan Indonesia karena negara ini mengadopsi sistem Inggris, bahwa pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah.

Reydonnyzar membantah. Menurut dia, Kemendagri sangat selektif mencari lokasi diklat. Harvard Kennedy School of Government adalah lembaga pendidikan terbaik yang banyak dipilih birokrat Asia. Karenanya, ini kesempatan kepala daerah menambah pengalaman, pemahaman, dan wawasan selama tiga minggu di AS.

Bahkan, kata Tarmizi, tahun depan direncanakan pengajar dari AS akan diundang untuk mengisi diklat.