Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarok: Muhaimin Terlalu Bodoh Kalau Melakukan

Kompas.com - 09/09/2011, 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dinilai terlalu bodoh, kalau sengaja ikut dalam permainan mencari keuntungan dalam kasus dugaan suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), sebagaimana dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.

"Kalau menurut saya, nama Pak Muhaimin bisa saja dicatut oleh anak buahnya. Wong, nama saya saja pernah dicatut oleh orang lain untuk cari duit," ungkap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, saat dihubungi Kompas, Jumat (9/9/2011) di Jakarta.

Menurut Mubarok, kemungkinan ada orang-orang yang sering mencatut nama pejabat dan menteri, untuk mencari keuntungan pribadi. "Kalau melihat ketenangan dan kesabaran Pak Muhaimin menjelaskan di DPR dan kepada wartawan, saya kira Pak Muhaimin tidak terlibat," tambah Mubarok.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus suap dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT). Dua pejabat Kemnakertrans, yakni I Nyoman Suisanaya dan Dadong I, serta pengusaha bernama Dharnawati saat ini telah ditahan KPK.

Mereka ditangkap di tiga tempat terpisah, dengan barang bukti uang Rp 1,5 miliar. Saat ini, KPK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar dan pihak lainnya. Dugaan keterlibatan Muhaimin pernah disampaikan oleh pengacara salah satu tersangka.

Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro, pernah mengritik Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang intinya menepis tudingan keterlibatan Muhaimin. Sebab menurut Ismed, KPK saat ini tengah menjalankan penyelidikan dan penyidikan dan hasilnya belum ketahuan, sehingga pihak-pihak lain diminta menghormati proses yang berjalan.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com