Kasus Surat Palsu MK Sarat Politisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum berkembangnya penanganan kasus pemalsuan surat penjelasan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I dinilai memperkuat dugaan adanya intervensi politik kepada Polri.

Padahal, sudah terungkap jelas siapa-siapa saja yang terlibat selain Masyhuri Hasan, mantan juru panggil MK, dan Zainal Arifin Hoesein, mantan Ketua Panitera MK ketika proses di Panja Mafia Pemilu di DPR.

Demikian dikatakan Pramono Anung Wakil Ketua DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2011), ketika diminta tanggapan penanganan kasus MK di Bareskrim Polri.

"Sangat kuat politisasi. Orang awam saja gampang melihatnya. Bahkan tokoh sekaliber Pak Mahfud MD (Ketua MK) yang pertama kali membuka persoalan ini sampai geram kenapa enggak cepat diselesaikan," kata Pramono.

Pramono memberikan penilaian itu setelah melihat hanya Zainal dan Hasan yang dijadikan tersangka. Menurut dia, keduanya tidak memiliki perlindungan politik maupun kekuasaan.

"Ini semakin membuktikan bahwa wajah hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini kalau dibiarkan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan demokrasi," ucap politisi PDI-P itu.

Seperti diberitakan, berbagai pihak mengkritisi kerja Polri dalam penanganan kasus MK. Terakhir, Satuan Tugas Pemberantasan Hukum menilai ada yang janggal dalam penetapan Zainal sebagai tersangka. Satgas meminta Kepolisian tidak memihak kepentingan tertentu.

Kepala Bareskrim Polri berkali-kali menegaskan tidak ada intervensi dalam penanganan kasus itu. Menurut dia, belum cukup bukti untuk menjerat pihak pengguna surat palsu bernomor 112 tanggal 14 Agustus 2009 yakni Komisi Pemilihan Umum maupun auktor intelektualis.